Hati-hati Peredaran Mie Berformalin Jelang Imlek

Liputan6.com, Surabaya - Untuk menekan peredaran makanan ilegal atau makanan yang mengandung formalin menjelang perayaan Tahun Baru Imlek, Unit Kejahatan Umum (Jatanum) Polrestabes Surabaya, Jawa Timur membongkar transaksi jual beli mie berformalin di kios Pasar Besar Surabaya.

Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Sumaryono mengatakan dari hasil operasi yang dilakukan, pihaknya mengamankan 28 kantong mie mengandung formalin seberat 5 kilogram dan 14 kantong plastik mie basah ukuran kecil seberat 5 kilogram. Serta 1 buku catatan pemesanan mie dan barang bukti lainnya.

"Unit Jatanum juga berhasil mengamankan 1 pemilik mie basah yang mengandung formalin dan dipasok ke pasar di Surabaya," ujar Sumaryono, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (15/2/2015).

Dia mengtakan, awal mula operasi tersebut berasal dari informasi masyarakat. Setelah diselidi pada 7 Februari 2015 lalu, ternyata ditemukan mie yang terindikasi mengandung formalin.

"Kebutuhan mie cukup banyak menjelang Imlek. Mie ini sudah kita lakukan uji lab, hasilnya ada tambahan kandungan formalin sangat pekat. Ini sangat membahayakan manusia yang mengonsumsinya," imbuh Sumaryono.

Menurut Sumaryono, barang bukti mie tersebut kini sudah diamankan sejak sepekan lalu, namun kondisinya hampir tidak ada perubahan. "Sudah seminggu ini nggak ada perubahan yang berarti. Kalau mie yang tidak formalin cepat rusak membusuk," lanjut dia.

Selain mengamankan barang bukti tersebut, lanjut Sumaryono, pihaknya juga mengamankan LKH, pemilik UD Ngatminah yang beralamatkan di Gondang, Kabupaten Mojokerto.

Sumaryono menambahkan, penjualan mie berformalin ini sudah dilakukan sejak2009 lalu. Produksi mie dalam sehari mencapai 300 kantong, dan masing-masing kantong seberat 5 kilogram. Setiap kantong dijual sekitar Rp 34 ribu. LKH juga memiliki 3 toko di Pasar Keputran Surabaya.

"Akibat dari perbuatannya tersebut, tersangka akan dijerat dengan Pasal 136 jo Pasal 75 ayat 1 huruf b dan atau Pasal 140 jo Pasal 86 ayat (2) atau Pasal 141 jo Pasal 89 UU RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Dan Pasal 62 jo Pasal 8 huruf a UU RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara," pungkas Sumaryono. (Rmn)