Rotasi Fraksi Golkar Dinilai Upaya Singkirkan Kubu Agung Laksono

Liputan6.com, Jakarta - Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie atau Ical diam-diam merotasi loyalis Agung Laksono. Setelah Zainudin Amali, Yayat Biaro, dan Adies Kadier, kini giliran Fayakhun Andriadi, Meutya Hafid, serta Dave Laksono. Surat rotasi kepada Fayakhun Cs ini diterbitkan pekan lalu.

Ketua DPP Golkar kubu Agung Laksono, Lawrence Siburian menilai tindakan yang dilakukan Fraksi Golkar kubu Ical di bawah kepemimpinan Ade Komarudin dan Bambang Soesatyo itu tidak sah.

"Itu tidak sah, mereka tidak berwenang melakukan rotasi di sana, kecuali kita. SK Menkumham masih belum dibatalkan oleh Menkumham. Artinya, SK itu masih berlaku bahwa kita yang sah menjadi pengurus DPP Partai Golkar," ujar Lawrence melalui pesan singkatnya kepada Liputan6.com, Senin (14/4/2015).

Lawrence membenarkan, langkah ini sebagai cara untuk menghilangkan kubu Agung Laksono di DPR. "Iya betul," ucap dia.

Sementara Sekretaris Fraksi Golkar kubu Agung Laksono, Fayakhun mengatakan Ade Komarudin dan Bambang Soesatyo telah melanggar mediasi pada 1 April 2015.

"Berdasarkan mediasi 1 April yang disaksikan pimpinan DPR Fadli Zon dan Sekjen DPR, disepakati agar kedua pihak saling menahan diri dan tidak ada yang boleh melakukan rotasi di masing-masing pihak. Ternyata Ade Komarudin dan Bambang Soesatyo melanggar keputusan tersebut," kata Fayakhun.

Fayakhun pun menuding tindakan kubu Ical itu akan menyingkirkan musuh-musuh politiknya, dengan menempatkan ke Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang jelas-jelas tidak sesuai kompetensinya.

"Seperti ingin menunjukkan bahwa mereka berkuasa, bisa berbuat apa saja. Kalau dilihat dirotasi tersebut, kesan bisa berbuat apa saja. Terlihat dari penempatan beberapa orangnya yang rangkap jabatan. Sebuah arogansi dan haus kekuasaan, seperti mau dikuasai semua," tandas Fayakhun.

Kubu Ical Membantah

Sekretaris Fraksi Golkar kubu Ical, Bambang Soestyo membantah tudingan terhadap kubunya. Menurut dia, rotasi anggota berdasarkan kebutuhan, keaktifan dan keahlian anggota fraksi.

"Aya-aya wae. Yang pasti kita tidak melihat rotasi dari sisi kubu-kubuan. Sesuai kebutuhan, keaktifan, dan keahlian anggota yang bersangkutan. Kenapa harus protes? Bukannya anggota DPR itu kan harus siap ditempatkan di mana saja. Yang penting mengabdi pada rakyat," ujar Bambang melalui pesan singkatnya.

Bambang meminta hal tersebut tidak perlu didramatisir, karena hanya bentuk penyegaran. "Rotasi tersebut merupakan rotasi rutin di setiap masa sidang, sekaligus ada penguatan-penguatan baru bagi kinerja Fraksi Partai Golkar di setiap-setiap komisi," kata dia.

"Kami sangat membutuhkan kemampuan para anggota yang dirotasi tersebut di tempat yang baru. Tadi ya biasa-biasa saja. Tidak ada yang perlu dipersoalkan, apalagi ditangisi," sambung politisi yang akrab disapa Bamsoet itu.

Bambang juga menolak tudingan rotasi anggota fraksi tersebut tidak sesuai kemampuan. Bahkan dia mengklaim dirinya berhak melakukan kebijakan tersebut. "Rotasi di setiap komisi dan alat kelengkapan dewan, pasti sudah disesuaikan dengan kebutuhan fraksi di DPR, dan semua adalah kewenangan fraksi sebagaimana diatur tatib dan UU MD3."

"Fraksi boleh merotasi (pergantian tetap) atau BKO (pergantian sementara), seperti yang dilakukan PDIP dan Nasdem pekan lalu dengan memasukan Henry Yoso, yang sebelumnya di Komisi II pindah ke Komisi III saat RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan Menkumham. Dan hari ini sudah kembali lagi ke Komisi II. Biasa saja bukan?" pungkas Bambang. (Rmn/Yus)