Gerindra: Bila Ditawarkan Pos Menteri, Kami Tetap Oposisi

Liputan6.com, Jakarta - Partai Gerindra tidak akan menerima tawaran dari Presiden Jokowi bila ada reshuffle atau perombakan kabinet.

"Kalau kami ditawarkan (pos menteri), kami tetap pada posisi oposisi," kata Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (20/4/2015).

Ia menambahkan, dalam 6 bulan pemerintahan Presiden Joko Widodo, kepuasan masyarakat terhadap pemerintah dinilai semakin menurun. Banyak kebijakan yang menurut Gerindra agak melenceng dari cita-cita saat kampanye Jokowi.

Gerindra, sambung dia, mencatat dua kali presiden menaikkan harga bahan bakar minyak dan 2 kali pula pemerintah menurunkan harga BBM.

Tak hanya itu, dalam rancangan UU APBN 2015, pos untuk subsidi harga BBM dihapus. Padahal menurut dia, Gerindra tidak menyetujui penghapusan pos tersebut karena menjadi jangkar pengaman rakyat. Terutama masyarakat berpenghasilan rendah dalam mendapatkan fasilitas dan perlindungan terhadap harga BBM.

"Ada kecenderungan pemerintah mudah memutuskan suatu keputusan, tapi juga mudah membatalkan atas keputusan yang dimaksud dan ini ada kesan coba-coba dan pengelolaan dan tata kelola yang kurang bagus dalam sistem pemerintahan," ujar Muzani.

Sebab, lanjut dia, semua sektor, politik, usaha dan olahraga seperti Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI), perlu dapat kepastian apa dan bagaimana, ada tren seperti itu. Ini kecenderungan yang tidak baik."

Karena itu, menurut Muzani, reshuffle kabinet adalah langkah tepat sebagai jalan keluar dalam meningkatkan kinerja pemerintah.

"Reshuffle (kabinet) jadi jalan keluar dan beberapa kebijakan yang dikeluarkan presiden atas masukan yang disampaikan pembantu-pembantu presiden tidak akurat dan tidak pas dalam melaporkan situasi terkini," pungkas Muzani. (Ant/Ans)