1.000 Mahasiswa Bakal Demo Jokowi Hari Ini

1.000 massa BEMSI akan melakukan longmarch dari patung kuda Gedung Indosat ke Istana Merdeka pukul 10.00 WIB, untuk bertemu Presiden Jokowi.

oleh Audrey Santoso diperbarui 21 Mei 2015, 07:45 WIB
Diterbitkan 21 Mei 2015, 07:45 WIB
Ratusan Mahasiswa Demo di Depan Istana Bogor, Tolak Pelantikan BG
Sebelumnya mereka melakukan longmarch dari lapangan Sempur hingga akhirnya berhenti di depan Gerbang Istana.

Liputan6.com, Jakarta - Tak seperti para pendemo lain yang beraksi dalam rangka Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) pada Rabu kemarin. 1.000 mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEMSI) justru menyatakan akan berunjuk rasa besar-besaran pada hari ini.

Mereka akan menggelar demonya di Istana Merdeka di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, pada Kamis (21/5/2015) ini.

"Kita mengimbau seluruh mahasiswa yang tergabung dalam aliansi BEMSI untuk mengikuti aksi besok. Kita undang mereka berpartisipasi," ujar Koordinator Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEMSI) Ahmad Khairudin Syam bersama belasan Presiden BEM dalam jumpa pers bersama di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Rabu 20 Mei 2015.

Ahmad mengatakan, sekitar 1.000 massa BEMSI akan melakukan longmarch dari patung kuda Gedung Indosat menuju Istana Merdeka pukul 10.00 WIB dan menuntut Presiden Jokowi menemui mereka. Jika Presiden tidak memenuhi permintaan tersebut, maka mahasiswa akan bermalam di depan Istana.

"Kami menantang Presiden Jokowi untuk menemui kami, kalau Presiden tidak menemui kami maka kami akan menginap di depan Istana," kata Ahmad.

Dalam jumpa persnya, mereka menyerukan protesnya atas kebijakan pemerintahan Jokowi-JK dalam menetapkan harga bahan bakar (BBM) yang tidak stabil. Selain itu mereka juga menuntut Pemerintah mengambil alih pengelolaan lahan minyak seperti Blok Mahakam dan Freeport yang akan habis masa kontraknya serta menolak kebijakan ekonomi yang dinilai mengarah pada liberalisme

"Kami menyampaikan aspirasi menolak kenaikan BBM kemudian meminta Pemerintah mengambil alih 100% kendali Blok Mahakam dan Freeport agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Kebijakan Pemerintah Jokowi-JK sudah cenderung liberalisme," pungkas Ahmad. (Tnt)

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya