Tarik Ulur Rencana Kenaikan PPN 12% di Januari 2025, Plus Minusnya?

Rapat Paripurna Ricuh, Ketua DPRD Adu Pukul dengan Pendemo

Aksi tarik menarik pun terjadi antara Nasir dan Amrizal. Bahkan, Nasir sempat melayangkan pukulan, namun tidak mengenai wajah Amrizal.

oleh Bangun Santoso diperbarui 28 Mei 2015, 15:28 WIB

Diterbitkan 28 Mei 2015, 15:28 WIB

Saling pukul antara Ketua DPRD Kota Jambi M. Nasir dengan salah seorang pendemo di Gedung DPRD Kota Jambi, Kamis (28/5/2015) (Liputan6.com/Bangun Santoso)

Liputan6.com, Jambi - Adu pukul terjadi saat digelarnya rapat paripurna DPRD Kota Jambi memperingat HUT ke-614 Kota Jambi. Kejadian ini melibatkan Ketua DPRD Kota Jambi M. Nasir dengan salah seorang pendemo yang diketahui bernama Amrizal Ali Munir.

Dari pantauan Liputan6.com, kejadian bermula saat beberapa perwakilan demonstran diperbolehkan masuk untuk menemui sejumlah pimpinan DPRD. Namun, tepat di depan pintu masuk DPRD, salah seorang pendemo bernama Amrizal Ali Munir berkata bahwa dewan dalam meloloskan anggaran tidak teliti.

Mendengar hal tersebut, Ketua DPRD M Nasir langsung menarik kerah baju Amrizal. "Aku yang menganggarkan, mau kamu apa? Jangan kau ngomong kalau aku tidak teliti, apa mau kau," teriak Nasir dengan nada marah di Gedung DPRD Jambi, Jalan Zainir Haviz, Kota Jambi, Kamis (28/5/2015) siang.

Aksi tarik menarik pun terjadi antara Nasir dan Amrizal. Bahkan, Nasir sempat melayangkan pukulan, namun tidak mengenai wajah Amrizal.

"Saya tidak terima diperlakukan seperti itu. Kelakuan preman, saya kan cuma melaksanakan aspirasi rakyat. Saya tidak fitnah, ini asli luapan kekecewaan. Seharusnya sebagai ketua dewan tidak seperti ini. Akan saya panjangkan kasus ini," tegas Amrizal.

Aksi saling dorong juga terjadi antara Satuan Pamdal DPRD Kota Jambi dengan demonstran. Bahkan, demonstran melakukan aksi yang sama dengan Pemuda Panca Marga.

Sejak Kamis pagi, ratusan pendemo dari berbagai organisasi massa berkumpul di depan Gedung DPRD dan Balaikota Jambi. Massa mendesak agar Walikota Jambi Syarif Fasha turun dari jabatannya karena dinilai tidak bisa memimpin Kota Jambi.

Sejumlah kebijakan Walikota Jambi dinilai menyimpang, di antaranya kemudahan izin pendirian mal yang justru mematikan perekonomian masyarakat kecil. Begitu juga dengan kegiatan proyek yang dinilai mubazir. Misalnya pengadaan kain sarung yang dipasang pada ratusan batang pohon di jalur utama Kota Jambi.

"Kenapa tidak sekalian saja dipasang dasi, ini menghamburkan anggaran daerah, padahal banyak masyarakat yang perlu dibantu dan disejahterakan," ujar salah seorang pendemo. (Ado/Sun)