Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai memeriksa sejumlah pihak yang terlibat dalam kasus dugaan suap terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Musi Banyuasin, Pahri Azhari, tahun 2014.
Dua anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin yang ditangkap penyidik KPK dalam kasus ini yaitu Bambang Karyanto dari Fraksi PDI Perjuangan dan Adam Munandar dari Fraksi Gerindra, menjadi pihak yang paling sentral dalam pemeriksaan kali ini.
Bambang dan Adam yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus suap ini akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Musi Banyuasin, Fasyar, yang juga ikut tertangkap penyidik KPK.
"Iya, dia (Bambang dan Adam) akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka F (Fasyar)," ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha, di kantornya, Jakarta, Kamis (25/6/2015).
Sementara Fasyar dan juga Syamsudin Fei yang merupakan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin dijadwalkan akan diperiksa sebagai saksi untuk Bambang.
"Mereka berdua akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka BK (Bambang Karyanto)," terang Priharsa.
Operasi Tangkap Tangan
Sebelumnya, penyidik KPK melakukan operasi tangkap tangan pada Jumat 19 Juni malam. Dari operasi itu, penyidik menangkap 4 orang yang diduga sedang melakukan transaksi suap terkait LKPJ Bupati Musi Banyuasin, Pahri Azhari.
Keempatnya adalah Ketua Komisi III DPRD Musi Banyuasin dari Fraksi PDI Perjuangan, Bambang Karyanto, dan rekannya sesama anggota Komisi III dari Fraksi Partai Gerindra, Adam Munandar, sebagai terduga penerima suap sebesar Rp2,56 miliar.
Sementara dua orang lainnya adalah Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Muba, Syamsudin Fei dan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Fasyar.
Atas perbuatannya, Bambang dan Adam disangkakan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 21 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
Sementara Syamsudin dan Fasyar disangkakan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 huruf b atau 13 UU 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 21 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. (Ado/Ein)
KPK Mulai Periksa Empat Tersangka Suap APBD Musi Banyuasin
2 Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin dari Fraksi PDIP dan Fraksi Gerindra jadi pihak yang paling sentral dalam pemeriksaan kali ini.
Diperbarui 25 Jun 2015, 13:20 WIBDiterbitkan 25 Jun 2015, 13:20 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi membawa dua politisi dan pejabat Pemkab Musi Banyuasin untuk diperiksa di gedung KPK Jakarta, Sabtu (20/6/2015). Keempat orang tersebut merupakan hasil OTT pada Jumat (19/6) malam. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)... Selengkapnya
Advertisement
Video Pilihan Hari Ini
Produksi Liputan6.com
powered by
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Hari Lebaran, Lalu Lintas di Sekitar TPU Karet Bivak Padat
VIDEO: Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Salat Id di Masjid Istiqlal Jakarta
Usai Salat Id, Ratusan Jemaah Berziarah ke Makam Para Pejuang dan Ulama di Manado
Perjalanan Hidup Artis Indonesia di Kanada, dari Industri Hiburan ke Karier yang Tak Terduga
Pramono Bahas Beberapa Isu saat Halalbihalal ke Rumah Megawati
Viral Kades Jujur di Desa Wunut Klaten, Beri Warga Desanya THR Rp200 Ribu per Orang Termasuk Bayi
VIDEO: Ucapkan Selamat Idulfitri 1 Syawal 1446 H, Prabowo Ajak Rakyat Pererat Persatuan
5 Peralatan Penting Ini Bisa Jadi Penyelamat Mudik Lebaran
Cara Menyimpan Ketupat agar Tidak Mudah Basi dan Tahan Lama
Ancol Tetap Buka Saat Lebaran 2025, Cek Jam Operasional dan Harga Tiketnya
Update Jam Operasional KRL Jabodetabek di Lebaran 2025
Kumpulan Foto Hoaks Sepekan: Lapisan Purba di Bawah Gunung Padang hingga Penampakan Robot Petani Buatan China