Dinilai Program Gagal, Partai Garuda Setuju dengan Presiden Jokowi Bangun Food Estate Tak Mudah

Liputan6.com, Jakarta - Ada beberapa pihak yang menyebut jika program food estate milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) gagal. Lumbung Pangan Nasional atau food estate sendiri memang merupakan program pemerintahan Jokowi.

Salah satu pihak yang mengkritik adalah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Hasto menilai, proyek food estate atau lumbung pangan merupakan bagian dari kejahatan lingkungan hidup.

Hal itu pun turut ditanggapi Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi. Teddy menyayangkan kritik terhadap food estate program Presiden Jokowi bahkan hingga dikaitkan dengan urusan Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024.

"Program Jokowi yaitu food estate dituduh gagal oleh beberapa pihak. Bahkan mengaitkan tuduhan kegagalan itu ke urusan capres-capresan. Di mana, Prabowo Subianto dijadikan sasaran tembak, untuk menjatuhkan elektabilitas dan popularitasnya di Pilpres 2024," ujar Teddy melalui keterangan tertulis, Minggu (17/9/2023).

Teddy setuju dengan pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut membangun food estate atau lumbung pangan tidak semudah yang dipikirkan.

"Padahal Presiden Jokowi telah menjelaskan bahwa membangun food estate itu ada prosesnya, ada tahapannya, dan ini baru proses awal. Penanaman pertama itu sudah pasti gagal, penanaman kedua tingkat berhasilnya baru 25%. Hal itu harus dilakukan terus sampai dengan 7 kali penanaman baru bisa normal," terang dia.

"Presiden juga mengatakan, kita harus berani untuk melakukan hal itu, jangan baru gagal pertama sudah mundur. Kalau model begitu, sampai kapanpun kita tidak akan berhasil," sambung Teddy.

Jadi, lanjut Teddy, tidak serta merta menjadikan program food estate gagal. Karena, kata dia, ini baru proses awal seperti yang telah dijelaskan Presiden Jokowi, ada proses-proses selanjutnya harus dijalankan.

"Jadi yang menuduh gagal dan menginginkan Food Estate berhenti, adalah para pengecut. Padahal Presiden Jokowi mengatakan harus berani. Mereka tidak ingin ini berhasil dan ingin proses ini berhenti. Tujuannya hanya untuk memenangkan urusan Pilpres bukan untuk kepentingan bangsa," jelas Tedddy.

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan proyek food estate atau lumbung pangan merupakan bagian dari kejahatan lingkungan hidup. Hal itu terkait temuan soal Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tentang adanya dugaan uang hasil kejahatan lingkungan sebesar Rp1 triliun mengalir ke partai politik (parpol).

"Kami mengapa memberikan suatu catatan yang sangat kuat terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun food estate," kata Hasto seusai menghadiri acara pemberian rekor MURI kepada PDIP terkait pengobatan gratis di Ciawi, Bogor, Selasa 15 Agustus 2023.

Hasto menuturkan dalam praktiknya, food estate disalahgunakan lantaran banyak hutan-hutan ditebang habis.

"Tetapi dalam praktik pada kebijakan itu (food estate) ternyata disalahgunakan, dan kemudian hutan-hutan justru ditebang habis, dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan," ujar Hasto.

Dosen Universitas Pertahanan (Unhan) ini mengajak semua pihak pentingnya merawat bumi Pertiwi Indonesia. Karena itu, Hasto mengingatkan masyarakat untuk mencari calon pemimpin yang memiliki rekam jejak merawat bumi Pertiwi Indonesia.

"Mari kita cari pemimpin yang betul-betul punya track record dalam merawat Pertiwi, merawat kehidupan dalam merawat kehidupan, di dalam membangun masa depan yang berkemajuan bagi seluruh komponen bangsa," kata Hasto.

Lebih lanjut, dia meminta PPATK agar mengungkapkan temuan tersebut. Terlebih, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memilki perhatian terhadap lingkungan.

"Jadi kami dorong PPATK untuk sampaikan, apalagi ini terkait dengan lingkungan. Bu Mega sangat menaruh perhatian," tutur Hasto.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut membangun food estate atau lumbung pangan tidak semudah yang dipikirkan. Pernyataan Jokowi ini untuk merespons pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto yang menyebut bahwa program food estate adalah kejahatan lingkungan.

"Kalau supaya tahu, membangun food estate membangun lumbung pangan itu tidak smudah yang bapak ibu bayangkan," ujar Jokowi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat 18 Agustus 2023.

Untuk menanam bahan pangan, kata Jokowi membutuhkan uji coba berkali-kali hingga dapat menghasilkan hasil panen yang berlimpah.

"Tanaman pertama biasanya gagal. Nanam kedua masih paling-paling bisa berhasil 25 persen. Ketiga baru biasanya ke-enam ketujuh itu biasanya baru pada kondisi normal. Jadi tidak semudah yang kita bayangkan," lanjutnya.

Jokowi menegaskan bahwa pembangunan food estate ini dilakukan untuk mengantisipasi krisis pangan.

"Jadi kita itu membangun food estate lumbung pangan itu dalam rangka mengantisipasi krisis pangan, hati-hati," kata Jokowi.

Jokowi mengingatkan, semua negara kawasan menghadapi masalah krisis pangan. Salah satu contohnya adalah gandum yang harganya mengalami kenaikan drastis.

"Yang makan gandum semuanya masalah sekarang ini, problem. Harga juga naik drastis. Gula beras. Setelah India stop, gak ekspor lagi, semua yang makan beras semua sekarang ini sudah masalah. Harga naik," ujarnya.

Maka dari itu, Jokowi menerangkan, tujuan food estate adalah untuk cadangan strategis pangan. Jika pun panennya melimpah, maka pangannya bisa diekspor ke negara lain.

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad meluruskan kisruh program food estate atau lumbung pangan kebijakan Presiden Joko Widodo yang pengelolaannya di bawah Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.

Dasco mengatakan, food estate merupakan program pemerintah yang melakukan pengembangan pangan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan, dan peternakan di suatu kawasan untuk meningkatkan cadangan pangan nasional. Food estate masuk salah satu Program Strategis Nasional 2020-2024.

"Program ini masuk dalam salah satu Program Strategis Nasional (PSN) 2020-2024, di mana program food estate telah dikembangkan di beberapa daerah seperti Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Nusa Tenggara Timur," jelas Dasco dalam keterangannya, Minggu 20 Agustus 2023.

Program food estate diluncurkan pemerintah merujuk analisis pakar dan praktisi bahwa permasalahan dan tantangan ketahanan pangan adalah gangguan supply bahan pangan, ancaman krisis pangan dan pembatasan dalam lapangan produksi. Maka pemerintah menyiapkan rencana antisipasi dalam RPJMN 2020-2024, termasuk program food estate.

Dasco mengatakan, Presiden Jokowi menunjuk Kementerian Pertahanan sebagai salah satu lembaga untuk melaksanakan dan mengembangkan program food estate.

"Presiden Jokowi berharap, program ini bisa membuat Indonesia berdaulat tidak hanya dari sisi militer, namun juga bisa berdaulat dari sisi kemandirian pangan," ujarnya.

Dasco menyayangkan kritik dari beberapa kalangan terhadap program food estate. Banyak tuduhan yang dialamatkan meski tidak tersurat kepada Kementerian Pertahanan dan Prabowo Subianto.

"Tuduhan itu antara lain merugikan keuangan negara, upaya food estate ini sebagai kejahatan lingkungan, atau bahkan ada triliunan dana yang mengalir ke parpol dari program ini," jelasnya.

Maka itu Dasco merasa perlu menjelaskan program ini, supaya kritik terhadap food estate tidak dialamatkan kepada Prabowo dan Gerindra.

"Saya memberikan penjelasan karena saya memahami bahwa isi kritik terkait program food estate ini dialamatkan kepada Pak Prabowo dan Partai Gerindra," ujarnya.

"Sejatinya, terkait Kementerian Pertahanan yang ditunjuk oleh Presiden Jokowi untuk melakukan program food estate ini guna memenuhi cadangan strategis pangan, sudah mendapatkan izin melalui kementerian KLHK untuk Kawasan Hutan Ketahanan Pangan seluas kurang lebih 6.600 hektare," papar Dasco.