Liputan6.com, Jakarta - UsulanĀ kenaikan gaji dan tunjangan pejabat negara didukung DPR. Para anggota dewan yang setuju menilai Presiden Jokowi dan para menteri pantas diberikan kenaikan tunjangan.
Namun, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tak setuju dengan usulan tersebut. Menurut dia, hal itu semakin menambah beban masyarakat di tengah kondisi perekonomian yang melambat seperti sekarang ini.
"Prinsipnya saya sebagai Mendagri belum setuju ada usul kenaikan gaji dan tunjangan pejabat negara. Pemerintahan Presiden Jokowi sedang prihatin dan terus kerja untuk kepentingan masyarakat Indonesia, mengingat beban masyarakat sudah berat. Pemerintah tidak ada pikiran dulu untuk kenaikan tunjangan atau gaji," ujar Tjahjo di Jakarta, Jumat (18/9/2015).
Menurut dia, kenaikan tunjangan presiden dan menteri adalah langkah yang tidak tepat dilakukan di tengah kondisi ekonomi yang melambat. Dia pun berkeyakinan seluruh Kabinet Kerja, tak ada yang menyetujui usulan itu.
"Bapak Presiden Jokowi dan para anggota kabinet, juga tidak sependapat kalau ada usul kenaikan gaji dan tunjangan pejabat negara di tengah kondisi masyarakat masih memprihatinkan sekarang," tutur dia.
Saat ini, lanjut dia, baik Presiden, Wakil Presiden, serta anggota kabinet tengah berusaha untuk menstabilkan kondisi ekonomi tanah air.
"Pemerintah konsentrasi terus agar dampak perekonomian global bisa diatasi dengam terus memacu. Antara lain, optimalisasi penyerapan anggaran serta melakukan deregulasi semua peraturan-peraturan yang menghambat pertumbuhan dan pengambilan keputusan aparatur pusat dan daerah," pungkas Tjahjo.
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengaku telah menyetujui usulan kenaikan tunjangan anggota dewan. Tapi, pemerintah tidak langsung menyetujui usul kenaikan tunjangan itu. Pemerintah terlebih dulu mengkaji lalu menyesuaikan jumlah kenaikan tunjangannya. (Put/Mut)
Mendagri: Kabinet Jokowi Tak Setuju Kenaikkan Gaji dan Tunjangan
Kenaikan gaji dan tunjangan pejabat semakin menambah beban masyarakat di tengah kondisi perekonomian yang melambat seperti sekarang ini.
Diperbarui 18 Sep 2015, 11:57 WIBDiterbitkan 18 Sep 2015, 11:57 WIB
Mendagri Tjahjo Kumolo saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (14/9/2015). (Liputan6.com/Johan Tallo)... Selengkapnya
Advertisement
Video Pilihan Hari Ini
Produksi Liputan6.com
powered by
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Niat dan Tata Cara Pelaksanaan Sholat Dhuha, Amalan Pembuka Rezeki di Bulan Syawal
Depak Atletico, Barcelona Tantang Real Madrid di Final Copa del Rey 2024/2025
Menteri Perumahan Bakal Buat Syarat Bagi Warga Berpenghasilan Rp7 Juta Lebih Bisa Beli Rumah Subsidi
Dua Dermaga di Pelabuhan Bakauheni Disiapkan untuk Sepeda Motor Saat Arus Balik Lebaran 2025
Tradisi Syawal Unik di Berbagai Daerah Indonesia
Punya Sakit Menahun dan Sulit Sembuh? Amalkan Dzikir Ini, Yakin Penuh kepada Allah Kata UAH
Polda Jawa Barat Sebut Terjadi Peningkatan Jumlah Kendaraan di Puncak, H+2 Lebaran Sudah Ada 88 Ribu
Urbanisasi Pasca-Mudik Lebaran, Pemkot Bandung Bakal Sisir Warga Pendatang Baru
Racikan 5 Minuman Pagi untuk Bakar Lemak Perut Usai Makan Banyak Saat Lebaran
Puasa Syawal atau Qadha Ramadhan, Mana yang Harus Didahulukan?
Dedi Mulyadi Akan Undang Pakar Dari IPB Terkait Polemik Ahli Fungsi Lahan
Dermaga Rindu hingga Terapi Lumpur, Ribuan Pengunjung Padati Wisata Bahari Kejawanan Cirebon pada Libur Lebaran 2025