Skenario Timnas Indonesia Lolos ke Babak Gugur Piala Asia U-17 2025 Plus Rebut Tiket Piala Dunia U-17 2025: Wajib Penuhi 2 Syarat

LIPI: TNI Wajib Lakukan Reformasi Kultural

LIPI sebut masih banyak hal yang mesti diperbaiki di dalam tubuh TNI. Karena itu, reformasi internal tentara tidak boleh berhenti.

oleh Oscar Ferri Diperbarui 05 Okt 2015, 16:29 WIB

Diterbitkan 05 Okt 2015, 16:29 WIB

Rayakan HUT, TNI dan Polri Suap-suapan Mesra

Kejutan ulang tahun TNI dari Polri dilengkapi dengan suap-suapan kue ulang tahun antara Polri dan TNI. ... Selengkapnya

Liputan6.com, Jakarta - Tentara Nasional Indonesia (TNI) merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-70 hari ini. Meski demikian, masih banyak hal yang mesti diperbaiki di dalam tubuh TNI sendiri. Karena itu, reformasi internal tentara tidak boleh berhenti.

"Reformasi TNI harus terus dilanjutkan," ujar Pengamat Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa Bhakti dalam diskusi 'Quo Vadir Reformasi TNI' di Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Jakarta, Senin (5/10/2015).

Menurut Ikrar, TNI tidak hanya harus melakukan reformasi pada tataran pembuatan peraturan perundang-undangan saja. Melainkan juga harus pada reformasi struktural, terlebih lagi reformasi kultural.

Khusus reformasi kultural di tubuh TNI, di mata Ikrar, saat ini masih belum terjadi secara menyeluruh. Ada beberapa indikasinya, contoh saja politisasi terhadap TNI atau soal bentrok TNI dengan Polisi. Di mana kedua hal itu sejak dulu sudah sering terjadi.

"Politisasi tentara baik tingkatan pusat atau pun daerah masih terjadi. Benturan antara TNI dan Polri juga masih terus terjadi. Ini menujukkan bahwa dalam hal reformasi kultural di TNI belum terjadi secara menyeluruh," ujar Ikrar.

Meski demikian perubahan positif sudah banya terjadi di tubuh TNI. Terutama sejak dikeluarkannya TAP/MPR-RI/VI/2000 era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang memisahkan TNI dan Polri. ‎

Disusul terbitnya TAP/MPR-RI/VII/2000 tentang peran dan fungsi TNI dan Polri, yang berlanjut dengan lahirnya UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri, UU Nomor 3 tahun 2002 tentang Keamanan Negara, dan UU Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI.

"Perkembangan yang terjadi kemudian (setelah itu), TNI mulai membiasakan diri untuk bekerja sesuai dengan kaidah-kaidah demokrasi," ucap dia.

Untuk itu, selain reformasi yang harus terus berlanjut, Ikrar juga berharap, TNI dapat terus berjaya dengan kondisi bangsa saat ini. Meski saat ini perekonomian Indonesia tengah lesu.

"Dirgahayu TNI, semoga TNI dapat terus berjaya di tengah kesulitan ekonomi yang sedang kita hadapi saat ini,‎" tandas Ikrar. (Dms/Mut)