Meski Mulai Hujan, Jokowi Minta Tetap Waspadai Kebakaran Lahan

Presiden Jokowi kembali menggelar rapat terbatas mengenai penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

oleh Luqman Rimadi diperbarui 04 Nov 2015, 18:41 WIB
Diterbitkan 04 Nov 2015, 18:41 WIB
20151030-Presiden-Jokowi-Tinjau-di-Kayu-Agung-Kab.-OKI-Sumsel
Presiden RI Joko Widodo bersama para Menteri rapat di RSUD Kayu Agung di Kayu Agung Kab OKI Sumsel (29/10). (Biropersfoto/Laily Rachev)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Jokowi kembali menggelar rapat terbatas mengenai penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Meski jarak pandang di wilayah yang terkepung asap berangsur pulih dan kualitas udara kian membaik, Jokowi meminta pemerintah tetap waspada.

"Mengingat El Nino masih kuat dan akan memberikan dampak pada berkurangnya curah hujan di wilayah Indonesia, khususnya sebelah selatan khatulistiwa," ujar Jokowi di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/11/2015).

‎Laporan terakhir yang diterima Presiden menyebut sebagian kondisi cuaca di Sumatera dan Kalimantan sudah mulai membaik. "‎Hujan turun di beberapa wilayah daerah terdampak. Titik panas sudah mulai berkurang. Titik panas di Sumatera masih ada 53 titik, sementara Kalimantan ada 124 titik," kata dia.

Jokowi mengaku mendapat laporan dari BMKG yang memperkirakan awal Desember akan mulai musim hujan. "Itupun hujannya kemungkinan di bawah normal," ujar Presiden.

Jokowi meminta pemerintah tidak lengah agar jangan sampai ada kebakaran baru. Selain itu, pemadaman api melalui operasi udara dan darat harus terus dilakukan.

‎"Patroli di daerah-daerah yang sudah berhasil memadamkan kebakaran agar ditingkatkan untuk menjaga jangan sampai terbakar lagi atau timbul titik api baru. Pemadaman di Sumsel dan Papua harus terus dan segera dilaksanakan," tutur Jokowi.

Sejalan dengan itu, kata dia, pelayanan bagi korban dampak kebakaran juga harus terus berjalan. Akses layanan kesehatan harus siaga 24 jam, rumah singgah dan sekolah aman asap juga terus disediakan.

Jokowi meminta momentum ini digunakan untuk fokus pada pencegahan agar tidak terulang kembali di masa yang akan datang. "‎Lakukan review  terhadap peraturan perundangan-undangan, mulai dari UU, PP, sampai Pergub yang membuka ruang potensi pembakaran hutan dan lahan," ujar Jokowi.

Stop Izin Gambut

Jokowi juga telah menginstrusikan tidak lagi memberikan izin baru untuk lahan gambut. "‎Diperlukan penanganan khusus terhadap lahan gambut agar ada pengelolaan berkelanjutan, sehingga memberikan manfaat bagi rakyat dan terhindar dari kebakaran seperti tahun ini," ucap Presiden.

Presiden menegaskan untuk memastikan tata kelola lahan gambut berkelanjutan diperlukan sebuah badan atau satuan tugas yang dibentuk dengan peraturan presiden, sehingga bisa bergerak dengan cepat dalam pemulihan lahan gambut.

Pembangunan sekat kanal gambut juga harus segera diselesaikan agar pembasahan lahan gambut tetap terjaga. Jokowi meminta pembuatan kanal harus betul-betul memperhatikan tata kelola air berbasis topografi lahan gambut.

"K‎emarin saya menerima Pokja Gambut UGM yang memberikan masukan yang komprehensif. Saya meminta Kemenhut dan LH melibatkan ahli-ahli gambut untuk merancang tata kelola lahan gambut," ucap Jokowi.

Ia pun meminta untuk dilakukan pemetaan terhadap lahan gambut, sehingga kubah-kubah lahan gambut bisa dilindungi sebagai tempat cadangan air. "S‎egera lakukan restorasi zona-zona konservasi lahan gambut dengan ditanami tanaman-tanaman yang adaptif seperti sagu, rotan, dan tanaman hutan rawa," ujar Jokowi. (Luq/Mut)**

Live Streaming

Powered by

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya