JK: Revolusi Mental, Jangan Sekadar Proyek Berbasis Anggaran

JK juga meminta agar para PNS mulai memakai mekanisme teknologi informasi.

oleh Silvanus Alvin diperbarui 30 Nov 2015, 10:29 WIB
Diterbitkan 30 Nov 2015, 10:29 WIB
20150818-Wapres JK Hadiri Peringatan Hari Konstitusi di Gedung MPR-Jakarta
Wapres Jusuf Kalla (kanan)melambaikan tangan kepada awak media saat menghadiri peringatan Hari Konstitusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2015). (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Surabaya - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta agar pegawai negeri sipil (PNS) menerapkan revolusi mental dalam memberikan pelayanan publik. Revolusi mental harus dilakukan dari dalam hati, bukan karena pemerintah pusat telah menerapkan anggaran hal tersebut.

"Jadikan revolusi mental sebagai gerakan bersama anggota Korpri, bukan proyek yang digerakkan anggaran," ‎kata Jusuf Kalla di hadapan 15 ribu PNS peserta upacara hari ulang tahun (HUT)‎ ke-44 Korpri, di Lapangan Kodam V/Brawijaya, Surabaya, Jawa Timur, Senin (30/11/2015).

‎Pria yang kerap disapa JK itu menjelaskan, PNS harus memberikan pelayanan publik tanpa basa-basi dan menghindari praktik-praktik di bawah meja. Bila memberikan pelayanan yang demikian, maka rakyat pun akan memiliki rasa percaya pada para PNS.

"Rakyat mau lihat birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi efektif dan efisien, birokrasi yang melayani bukan dilayani, serta birokrasi yang berikan layanan publik berkualitas," tutur dia.


‎Selain revolusi mental dalam pelayanan, JK juga meminta agar para PNS mulai memakai mekanisme teknologi informasi. Hal ini diperlukan karena Indonesia akan menghadapi persaingan global.

‎"Untuk itu saya minta agar mekanisme kerja birokrasi juga berubah dengan sistem pemerintahan elektronik atau e-goverment. Mulai budgeting, rekrutmen, audit, dan banyak lainnya. Banyak pekerjaan birokrasi bisa jauh lebih efisien dengan teknologi informasi," tandas JK.

‎Revolusi Mental merupakan program yang berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Kementerian tersebut menganggarkan Rp 149 miliar untuk mendanai program tersebut pada tahun ini.

Sebagian besar anggaran atau sekitar Rp 130 triliun habis digunakan untuk sosialisasi program di pelbagai jenis media. Itu belum termasuk biaya untuk mengembangkan situs www.revolusimental.go.id yang mencapai Rp 200 juta.

Namun, www.revolusimental.go.id yang diluncurkan 24 Agustus 2015 belum bisa diakses hingga saat ini. Dalam laman tersebut tertulis: Sedang Dalam Proses Pengerjaan. Kami Akan Kembali Secepatnya. (Mvi/Bob)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya