DPD Mengevaluasi Pilkada Serentak 2015

Liputan6.com, Jakarta Secara umum pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) serentak 9 desember 2015 kemarin berlangsung lancar, aman dan tertib, hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, Farouk Muhammad pada acara diskusi evaluasi Pilkada serentak 2015, di Resto Pulau Dua, Senayan Jakarta, kamis (17/12).

Menurut Farouk masih banyak yang harus dievaluasi dalam pilkada serentak, "dari pengamatan saya partisipasi masyarakat dalam pilkada serentak kemarin masih cukup rendah, dan salah satu penyebabnya adalah tidak ada korelasi antara pilkada dengan kemajuan pembangunan", tandasnya.

Hal tersebut diamini oleh Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad, "secara umum saya bisa menilai memang partisipasi masyarakat kurang terhadap pilkada serentak, namun saat saya tidak bisa memberikan pernyataan terlebih jauh tentang keberhasilan pilkada serentak saat ini, karena masih menunggu proses rekapitulasi yang masih berlangsung dan akan diumumkan besok 18 desember 2015", ujar Muhammad yang juga hadir dalam acara tersebut.

Muhammad mengapresiasi DPD atas pengawasan pelaksanaan Pilkada serentak di seluruh Provinsi, "saya sangat mengapresiasi bahwa senator memantau langsung pilkada ke daerah pemilihan masing-masing dan berkomunikasi dengan KPUD setempat" katanya.

Dalam diskusi tersebut turut hadir Ketua Komite I Ahmad Muqowam, sekaligus Ketua Tim Pengawasan Pilkada Serentak 2015. Menurut Muqowam, dari temuan-temuan para senator dilapangan masih banyak yang harus dievaluasi dari pilkada serentak kemarin, "penguatan peran dan kewenangan Bawaslu harus lebih kuat lagi agar jika terjadi temuan-temuan maka bawaslu dapat mengeksekusi dengan memberikan sanksi terhadap pelanggaran dalam penyelenggaran pemilu", ucap Muhammad.

Permasalahan yang terjadi saat pilkada menurut Bawaslu secara umum yaitu masih adanya penyelenggara yang tidak profesional (tidak netral) dan ditemukannya ada oknum-oknum yang menggunakan sisa surat suara dicoblos untuk pasangan calon tertentu, adanya politik uang, dan politisasi birokrasi memenangkan pasangan tertentu.

"Pemerintah dan keamanan terkait harus mewaspadai adanya gejolak di daerah-daerah yang dalam proses perhitungan PIlkada di daerah yang memiliki selisih yang sangat tipis antara bakal calon yag satu dengan lainnya, karena rawan menimbulkan konflik."tegas Muhammad.

Sementara itu menurut pengamat politik LIPI Siti Zuhro yang juga ikut turun ke lapangan memantau Pilkada Serentak. menurutnya Pilkada serentak sudah dilakukan dengan kekurangan dan kelebihan. dari hasil pengamatnnya Pilkada saat ini masih jauh dari demokrasi yang kita harapkan karena masih banyak pelanggaran.

"masih ada pengulangan-pengulangan pelanggaran yaitu money politik dan budaya menjatuhkan lawan politik, sehingga sangat ironi dari sekian banyak kader partai politik tapi terjadi aklamasi atau calon tunggal, lalu apa gunanya partai politik" tukas Siti.

Ia menambahkan, bahwa ada rendahnya partisipasi pemilih dalam pilkada menunjukkan bahwa masyarakat masih belum puas dengan hasil kerja dari wakil rakyat yang sudah ada sebelumnya. "Kpud belum mengumumkan hasil tapi banyak pasangan sudah menyatakan menang ini agak mengkawatirkan bisa menjadi konflik serentak.

DPD mendorong penegak hukum untuk menghimbau para calon Kepala Daerah mendeklarasikan pilkada damai dan menyoroti partai politik agar mencalonkan kader yang benar benar berkualitas agar mendapatkan kepala daerah yang berkualitas. Kepala Daerah yang berkualitas akan memberikan kemajuan pembangunan bagi daerah.