Liputan6.com, Jakarta - Jumat siang Jakarta terus diguyur hujan. Secangkir teh panas pun menemani Marwan Jafar, mulai mencurahkan posisinya yang diangkat menjadi Menteri Desa.
Memang, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, merupakan nomenklatur baru di bawah Pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).
Namun, Marwan dipercaya mampu menjalankan program nawacita, sebagai bagian visi dan misi Permintahan Jokowi-JK. Kini, sudah 1 tahun lebih dia membawahi kementeriannya.
Tapi, di tengah hiruk pikuk kesulitan yang dihadapi, Marwan disebut-sebut tidak bekerja optimal menurut beberapa hasil survei. Dia pun menolaknya, sebab tidak mudah memimpin kementeriannya.
"Banyak hal yang dituntut dari kementerian ini, tapi tidak diiringi dengan penyesuaian anggaran yang cukup. Kita disuruh melakukan transmigrasi, membuat desa mandiri, duitnya enggak ada. Bagaimana ini?" ujar Marwan di kantornya, Jakarta, Jumat (12/2/2016).
"Dana Rp 800 miliar, membangun 122 kabupaten/kota tertinggal. Tidak masuk akal," sambung dia.
Baca Juga
Kendati, tak membuat minder politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini. Marwan mempunyai segudang cara untuk mengatasinya.
"Kita upayakan tetap. Misalnya, dengan dana itu, kita harus bisa mengentaskan 70 sampai 80 kabupaten/kota dan selama 5 tahun," kata dia.
Marwan tidak mempermasalahkan jika dirinya selalu dicap tidak bekerja optimal. Dia hanya menginginkan bagaimana programnya, terutama soal dana desa, semua lapisan masyarakat mengetahuinya.
"Saya ingin bukan aparatur desa saja yang tahu mengenai program kita, khususnya dana desa. Tapi masyarakat desa juga tahu. Saya yakin banyak yang masih belum mengetahuinya. Ini yang tengah kita upayakan," pungkas Marwan.