Din Syamsudin Imbau Umat Tak Bawa Kasus Rohingya ke Isu Agama

Ia berharap agar kasus Rohingya cepat selesai sehingga umat Muslim di sana dapat beribadah dan beraktifitas normal.

oleh Yanuar H diperbarui 06 Des 2016, 06:11 WIB
Diterbitkan 06 Des 2016, 06:11 WIB
Din Syamsuddin
Din Syamsuddin minta pemerintah tekan Myanmar via ASEAN soal Muslim Rohingnya, di Yogyakarta, Senin (5/11/2016). (Yanuar H/Liputan6.com)

Liputan6.com, Yogyakarta - Tokoh Muhammadiyah Din Syamsudin mendesak pemerintah agar mendesak Myanmar terkait umat Islam di Rohingya, Myanmar. Tidak hanya itu, Din juga meminta negara-negara Islam (OKI) juga bertindak dengan menggelar rapat darurat, sehingga negara-negara Islam bisa mengambil langkah konkret guna menyelamatkan warga muslim di sana.

"Rohingya adalah krisis kemanusiaan terjadi pembunuhan, pembantaian dan bersifat etnik yang dilakukan masyarakat dan melibatkan aparat keamanan di Myanmar sana. Kita mengecam keras dan mendesak pemerintah Mynmar untuk menghentikannya," ujar dia, di UMY, Yogyakarta, Senin (5/12/2016).

Din mengapresiasi, langkah pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri yang sudah melakukan beberapa langkah terkait kasus Rohingya. Namun begitu, ia meminta agar pemerintah Indonesia terus menekan dan mendesak Myanmar melalui mekanisme ASEAN. Karena Myanmar bagian dari anggota ASEAN demi stabilitas negara negara yang tergabung di dalam ASEAN.

"Saya imbau umat Islam tidak melihat dan menarik kasus Rohingya di Myanmar sebagai isu agama sehingga tidak perlu langkah-langkah terhadap umat agama Buddha dan tidak perlu dibawa konflik," ujar dia.

Muhammadiyah, menurut Din, sudah melakukan beberapa langkah terkait kasus Rohingya. Di antaranya dengan membantu bantuan kemanusiaan bagi warga Rohingya. Tidak hanya bagi warga Rohingya di Myanmar tapi juga di Aceh dan Sumatera Utara (Sumut).

Ia berharap agar kasus Rohingya cepat selesai sehingga umat Muslim di sana dapat beribadah dan beraktifitas normal.

"Kalau bantuan kemanusiaan sudah dari dulu kebetulan saya pernah antar langsung namun kondisinya pemerintah Myanmar tidak bolehkan diantar langsung ke Rakhin state tapi dikumpulkan di ibu kota Yangoon," ujar Din.

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya