PDIP Usut Laporan Banyak Warga DKI Tak Bisa Nyoblos

Junimart mengatakan, PDI Perjuagan fokus menyelesaikan persoalan yang terjadi ketika pemilihan Rabu 15 Februari kemarin.

oleh Taufiqurrohman diperbarui 16 Feb 2017, 18:32 WIB
Diterbitkan 16 Feb 2017, 18:32 WIB
Politisi PDI Perjuangan Junimart Girsang
Politisi PDI Perjuangan Junimart Girsang

Liputan6.com, Jakarta - Politikus PDI Perjuangan Junimart Girsang mengungkapkan, tim pemenangan pasangan  calon Gubernur dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Djarot Saiful Hidayat, menerima banyak laporan dari masyarakat yang tak bisa menggunakan hak suaranya.

Dari laporan itu, Junimart mengatakan, pihaknya akan segera melakukan investigasi.

"Kami harus menyikapi, kritisi suara dari masyarakat yang dimana tidak bisa memilih itu dulu yang harus kita sikapi, kenapa begini, apa memang ada unsur kesengajaan atau kelalaian atau ketidakmampuan, kan begitu," ujar Junimart di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/2/2017).

Anggota Komisi III DPR ini juga mempertanyakan adanya laporan masyarakat bahwa ada surat-surat pemilihan yang diduga hilang di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS).

"Kok bisa kertas suara 40, pemilih 600, ini kan aneh. Bagaimana dengan KPPS yang di tunjuk oleh KPUD, ini yang kita kritisi terlebih dahulu, karena ada ribuan bahkan ratusan ribu suara hilang dengan pemilih yang tidak bisa menggunakan haknya," ucap Anggota Fraksi PDIP itu.

Oleh karena itu, kata Junimart, partainya belum memikirkan strategi pada putaran kedua nantinya. Yang terpenting saat ini, menyelesaikan persoalan yang terjadi ketika pemilihan kemarin.

Ia menambahkan, jika nanti ada bukti kelalaian pihak KPU DKI, tak menutup kemungkinan PDI Perjuangan akan meminta pemilihan ulang di TPS yang dianggap tak mengakomodir masyarakat yang mempunyai hak pilih.

"Bisa dong kita minta pemunggutan suara ulang misalnya di TPS, nanti kita akan kaji di badan hukum kita, jadi kita belum membicarakan putaran kedua, putaran kedua kan teknis itu," tutur Junimart.

Menurut Junimart, dari data yang dia terima, warga yang tak dapat memilih kebanyakan berada di wilayah Jakarta Barat.

"Jakarta Barat yang paling banyak, dengan demikian kita harus validasi juga kita juga sudah mempuyai bukti rekaman video walaupun amatir, bahkan kalau bisa kita panggil KPPS itu. Masa karena jam hak orang jadi hilang, kan tidak bisa seperti itu. Terus ada pakaian kotak-kotak diusir kan tidak ada larangan, tapi di usir itu kejadian di Duren Sawit," tandas Junimart.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya