KPK Minta Pengelolaan Anggaran Asean Games Sesuai Aturan

Liputan6.com, Jakarta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau penyelenggara negara agar berhati-hati dalam menjalankan proyek yang menelan anggaran besar. Salah satunya, terkait penyelenggaraan Asian Games ke-18 pada 2018 mendatang.

"Semakin besar proyek tentu semakin besar penyimpangan jika tidak dilakukan sesuai aturan yang berlaku," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (15/8/2017).

Febri berharap agar pengelolaan anggaran Asean Games bisa dijalani sesuai aturan yang ada. Setidaknya event empat tahunan ini tak hanya dinikmati oleh pihak yang tak bertanggung jawab.

"Jadi sejak awal proses perencanaanya harus benar," sambung Febri.

Terkait Wakil Presiden Jusuf Kalla yang tak mengharuskan lelang tender dalam mekanisme pengadaan, Febri tak berani memastikan adanya penyimpangan. JK selaku Ketua Tim Pengarah Kepanitiaan menilai, penyelenggaraan Asian Games ke-18 ini terlalu mepet.

"Kita akan dalami risiko penyimpangan kalau ada hal-hal tertentu. Jadi kita tidak bisa katakan melanggar atau tidak melanggar. kita harus cermati dulu," kata Febri.

Jika dikemudian hari terdapat penyimpangan yang terendus oleh lembaga antirasuah ini, KPK siap melakukan pekerjaannya.

"Kalaupun tidak ada koordinasi dan terdapat penyimpangan, tentu pihak-pihak yang berwenang akan memprosesnya. Proyek besar harus menjalankan pelaksanaannya dengan baik," tegas dia.

Sebelumnya, KPK juga pernah menangani kasus-kasus korupsi yang berhubungan dengan event olahraga, seperti proyek Hambalang, Wisma Atlet Palembang, dan PON Riau.