Jokowi Minta Pemimpin dan Parlemen ASEAN Lindungi Buruh Migran

Presiden Jokowi berharap dokumen perlindungan buruh migran disepakati tahun ini.

oleh Ahmad Romadoni diperbarui 30 Apr 2017, 07:55 WIB
Diterbitkan 30 Apr 2017, 07:55 WIB
Presiden Jokowi
Presiden Joko Widodo atau Jokowi

Liputan6.com, Jakarta - Pertemuan antara pemimpin ASEAN dan delegasi ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) di Manila, Filipina, dimanfaatkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk menyampaikan perlunya perlindungan terhadap pekerja migran.

"Salah satu elemen penting dalam masyarakat ASEAN yang memerlukan perhatian adalah perlindungan pekerja migran. Saat ini jumlah pekerja migran ASEAN tercatat sekitar 6,8 juta orang," kata Presiden Jokowi Sabtu sore 29 April 2017, di Philippines International Convention Center (PICC), Manila.

Menurut Jokowi, kontribusi remitansi (pengiriman uang yang dilakukan pekerja asing ke negara asalnya) mencapai US$ 58 miliar pada 2015. Oleh karena itu, kontribusi pekerja migran ini nyata bagi perekonomian ASEAN.

Namun, tidak sedikit dari pekerja migran mengalami perlakuan tidak manusiawi, menjadi korban dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), dan hak-hak mereka tidak dihormati.

Karena itu, Presiden Jokowi mengingatkan bahwa upaya ASEAN untuk memberikan perlindungan terhadap buruh migran menjadi sangat penting. Demikian pula peran dari parlemen negara-negara ASEAN untuk memperhatikan isu tersebut.

"Saya harapkan dukungan dari para delegasi AIPA di masing-masing parlemennya untuk mendukung pemajuan hal ini. Saya berharap dokumen perlindungan buruh migran dapat disepakati pada tahun ini. Untuk membuktikan 'we do care'," ucap Jokowi dalam keterangan tertulis yang diterima, Minggu (30/4/2017).

Sebelum mengikuti pertemuan pemimpin ASEAN dengan AIPA, Presiden Jokowi bersama Kepala Negara/Pemerintahan ASEAN menandatangani "ASEAN Declaration on the Role of the Civil Service as a Catalyst for Achieving the ASEAN Community Vision 2025".

 

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya