45 Juta Orang Terjebak Pusaran Perbudakan Modern

Ketua Grup Emtek Eddy Sariaatmadja meyakini perbudakan modern masih dijumpai di Indonesia.

oleh Raden Trimutia Hatta diperbarui 25 Agu 2017, 07:51 WIB
Diterbitkan 25 Agu 2017, 07:51 WIB

Liputan6.com, Perth - Saat ini tidak kurang dari 45,8 juta orang terjerat dalam perdagangan manusia, kerja paksa, dan perbudakan modern di hampir seluruh negara di dunia. Bahkan, dua pertiganya terjadi di Asia Pasifik.

Seperti ditayangkan Liputan6 Pagi SCTV, Jumat (25/8/2017), kenyataan ini mendorong para pelaku bisnis dan sektor swasta merumuskan rencana kerja pencegahan terhadap perbudakan modern dan eksploitasi tenaga kerja. Mereka bertemu dalam Bisnis Forum di Perth Australia pada Kamis, 24 Agustus 2017.

Sebanyak 40 pelaku bisnis dan sektor swasta dari berbagai negara membahas inti masalah sekaligus merumuskan strategi inovatif. Mulai dari transparansi rantai pengiriman hingga penyaluran tenaga kerja yang aman dan legal, utamanya di negara-negara Asia Pasifik.

"Sangat mungkin untuk mengentaskan 45 juta orang di segenap penjuru dunia yang terjebak dalam perbudakan modern kepada kehidupan yang lebih manusiawi dan terhormat. Dari sekian banyak pihak bisa melakukannya, pebisnis ada di garda terdepan," kata Founder & Chairman Emtek Group Eddy Sariaatmadja.

Eddy melanjutkan, sejatinya pebisnis harus melakukan hal yang benar terhadap para tenaga kerja. Dia pun berharap segala bentuk perbudakan bisa hilang pada masa-masa ke depan.

"Para pebisnis tentunya akan melakukan hal yang benar karena sejatinya itulah inti dari bisnis yang baik dan kami berharap bisa menjadi bagian dari masa depan yang bebas dari segala bentuk perbudakan," papar Eddy.

Walaupun kata 'perbudakan modern' terdengar asing, menurut salah satu Ketua Bersama Bali Process Business Forum dari Indonesia ini meyakini masalah tersebut juga dijumpai di Indonesia.

Sementara itu, sejumlah strategi inovatif terkait perbudakan modern yang dirumuskan selanjutnya dituangkan dalam bentuk rencana kerja. Nantinya, hal itu akan diserahkan kepada wakil pemerintah dari berbagai negara dalam agenda puncak Bali Process And Business Forum yang dilangsungkan di Goverment House, Perth, Australia, 25 Agustus 2017.

Live Streaming

Powered by

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya