Wakil Ketua DPR Ingatkan TNI Tak Boleh Berpolitik

Wakil Ketua DPR mewanti-wanti anggota TNI agar tidak terlibat politik praktis.

oleh Devira Prastiwi diperbarui 05 Okt 2017, 20:44 WIB
Diterbitkan 05 Okt 2017, 20:44 WIB
20151008-Wakil Ketua DPR-Agus Hermanto
Wakil Ketua DPR Agus Hermanto. (dpr.go.id)

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto memanfaatkan hari ulang tahun ke-72 TNI untuk mengingatkan para prajurit. Dia mewanti-wanti anggota TNI agar tidak terlibat politik praktis.

"Saya melihat ini sebuah imbauan atau suatu peringatan bahwa memang TNI tidak boleh berpolitik praktis. Itu merupakan suatu garisnya," ujar Agus di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (5/10/2017).

Dia juga meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk tegas dalam hal ini. Peringatan tersebut, lanjut dia, juga berlaku untuk anggota Polri. Oleh karena itu, Presiden harus menyampaikan hal ini.

"Sehingga Presiden berkewajiban menyampaikan ini secara tegas kepada seluruh jajaran TNI karena memang di dalam garisnya TNI tidak boleh berpolitik praktis," ucap Agus.

Terlebih, akhir-akhir ini berembus kembali isu TNI ingin berpolitik. 

"Pertanyaan atau imbauan itu adalah suatu hal yang harus disampaikan oleh presiden, apalagi sekarang ini ada sesuatu hal isu dan lain sebagainya, namun kita tetap tidak terlepas dari strategi dari TNI Polri tidak boleh berpolitik praktis," kata dia.

Politikus Partai Demokrat ini menegaskan, jika ada anggota TNI atau Polri yang ingin melakukan politik praktis, orang tersebut haruslah mundur dari jabatannya.

"Apabila ada keinginan yang ingin berpolitik praktis harus keluar dari TNI ataupun Polri karena memang TNI dan Polri harus betul-betul kompak, betul-betul bersatu, dan harus betul-betul menjaga dari keutuhan NKRI ini," jelas Agus.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Kata Jokowi

Peringatan HUT ke-72 TNI dimanfaatkan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk mengingatkan kembali peran dan posisi TNI.

Presiden menegaskan bahwa TNI tidak masuk ke dalam politik praktis. Sesuai pesan Jenderal Besar Sudirman, lanjut Jokowi, bahwa politik tentara adalah politik negara dengan loyalitas untuk bangsa dan negara.

"TNI adalah milik nasional yang ada di semua golongan, yang tidak terkotak-kotak, dan tidak masuk ke politik praktis. TNI selalu menjamin keutuhan dan membangun kesatuan, serta solidaritas antar-anak bangsa," ujar Jokowi saat berpidato di depan 1.600 prajurit TNI, di Cilegon, Banten, Kamis (5/10/2017).

Tak hanya itu, pada kesempatan ini Presiden Jokowi juga menyampaikan terima kasih atas peran sentral TNI menjaga NKRI dan Pancasila.

"Saya menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas profesional TNI yang terus meningkat, juga atas komitmen TNI yang memegang sumpah prajurit," ucap Jokowi yang didampingi Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KASAD) Jenderal TNI Mulyono, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KASAL) Laksamana TNI Ade Supandi, dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KASAU) Marsekal Hadi Tjahjanto.

Presiden Jokowi berjanji akan menjadikan TNI sebagai angkatan bersenjata yang semakin disegani negara-negara lain, dan akan menjadi kekuatan besar di regional dan Asia.

"Dengan penuh keyakinan saya percaya bahwa TNI akan selalu menjadi terdepan dan pertama menjaga kesatuan RI," tegas Jokowi.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Tag Terkait

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya