Jokowi Bahas Isu Rohingya dengan Komisioner Tinggi HAM PBB

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerima kunjungan dari Komisioner Tinggi HAM PBB Zeid Ra'ad Al Hussein di Istana Merdeka, Jakarta pada Selasa (6/2/2018).

Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir yang turut mendampingi Jokowi dalam pertemuan itu mengatakan, ada sejumlah isu yang dibahas. Salah satunya terkait dengan pengungsi Rohingya di Bangladesh.

"Kami berbicara mengenai pengungsi di Bangladesh, karena ada kekhawatiran yang lebih besar terkait konsekuensi ketika tidak ditangani secara serius, itu akan menjadi krisis," kata AM Fachir usai pertemuan di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (6/2/2018).

Zeid Ra'ad Al Hussein, sambung Fachir, juga menyampaikan perlu adanya kerja sama semua pihak termasuk Indonesia untuk menangani masalah pengungsi Rohingya.

"Karena itu dia melihat Indonesia sebagai negara yang memiliki komunikasi dengan Myanmar, dia punya harapan besar Indonesia bisa berperan," ucap Fachir.

Jokowi, sambung Fachir, juga menyampaikan tentang komitmennya dalam menciptakan perdamaian dunia, termasuk memperjuangkan HAM. "Bapak Presiden berkali-kali menekankan bahwa komitmen untuk memajukan HAM karena itu adalah amanah konstitusi," tambah Fachir.

Sebelumnya, Direktur HAM dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri, Dicky Komar‎ mengatakan dalam kunjungannya Zeid juga direncanakan bertemu dengan sejumlah menteri, kepala lembaga negara hingga Presiden Joko Widodo.

"Kedatangan KTHAM ke Indonesia dalam rangka kerja sama dan upaya pemerintah dalam meningkatkan perlindungan HAM di tingkat internasional," kata Dicky di kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Selasa 30 Januari 2018 lalu.

Dicky menambahkan ada sejumlah topik yang akan dibahas dalam kunjungan Zeid Ra'ad Al Hussein di Jakarta. Misalnya saja, isu tentang hukuman mati, kasus pelanggaran HAM di Papua, hingga terpidana mati kasus narkoba Zulfiqar Ali hingga LGBT.

"Misalnya saat bertemu Kapolri, Kejaksaan Agung, dan Menteri Hukum dan HAM, isu yang akan diperdalam misalnya Kapolri mengenai penggunaan Undang-Undang IT‎, ujaran kebencian, karena ini gejala global juga," terang Dicky.