Polri: OTT dan Pidana Pemilu Tak Bisa Tunggu Pilkada Rampung

Liputan6.com, Jakarta Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto menyatakan, tidak semua tindak pidana yang melibatkan calon kepala daerah akan dihentikan hingga Pilkada 2018 rampung.

"Khusus untuk OTT dan tindak pidana pemilu harus segera diproses," ujar Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto, Jakarta, Jumat (16/3/2018).

Setyo mencontohkan kasus yang tidak bisa ditunda adalah yang dialami calon gubernur Sumatera Utara JR Saragih. Dia ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemalsuan ijazah sebagai syarat maju di Pilkada Sumut.

Menurut Setyo, penanganan pidana pemilu berbeda dengan pidana lainnya. Penanganannya pun dilakukan oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang terdiri dari unsur Polri, Kejaksaan, dan Bawaslu.

"Mengingat ini terkait dengan UU Pemilu diberikan waktu 14 hari, oleh sebab itu harus cepat ditangani," kata dia.

Sementara kasus pidana lainnya yang menyeret nama calon kepala daerah akan ditunda hingga tahapan Pilkada usai.

Hal itu dilakukan untuk menjaga iklim demokrasi tetap sejuk. Selain itu juga untuk mencegah aksi saling jegal dengan meminjam tangan penegak hukum.

"Kalau saling melaporkan, nanti nggak ada calon dan nggak ada pemilu. ini menunda bukan berarti menghentikan. Masa kadaluwarsanya (penanganan kasusnya) masih jauh," ucap Setyo.