Dukungan Barikade 98 untuk Kebijakan Hilirisasi yang Dijalankan Presiden Jokowi

Liputan6.com, Jakarta Ketua Umum Barikade 98, Benny Rhamdani siap melawan sikap International Monetary Find (IMF) yang jutsru terkesan mengintervensi kebijakan hilirisasi yang dijalankan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dia menilai, program hilirisasi yang dijalankan Jokowi sudah tepat karena pelarangan ekspor bahan mentah bertujuan untuk penguatan industri dalam negeri.

"Program hilirisasi yang dijalankan Pak Presiden Jokowi sudah tepat. Kita adalah negara yang mempunyai kedualatan di bidang ekonomi maupun politik. Tidak boleh ada satu negara pun yang boleh menganggu kebijakan negara kita, termasuk IMF," tegas Benny melalui keterangan tertulis, Senin (24/7/2023).

Diketahui, belakangan ini muncul ratusan spaduk bertemakan perlawanan terhadap intervensi IMF dan Amerika Serikat (AS) bertebaran di sejumlah titik strategis di Kota Bandung dan Jakarta.

Spanduk bertuliskan, "FUCK IMF, FUCK United Stade Of Amerika, Jangan Atur Kedualatan Indonesia...!!!" itu didominasi warna merah dan hitam, serta memasukan logo Barikade 98.

Namun, Benny Rhamdani belum bisa memastikan, apakah ratusan spanduk itu dipasang oleh anggota Barikade 98 atau bukan. Wakil Ketua Umum Partai Hanura itu akan menelusuri lebih lanjut tentang banyaknya spanduk, yang mengatasnamakan Barikade 98 itu.

"Nanti saya cek ke kawan-kawan Barikade 98 di Jawa Barat (Jabar) dan Jakarta, soal spanduk itu. Kalau melihat isi spanduk, sebagai Ketua Barikade 98, saya sih setuju," ucap dia.

Lebih lanjut, Benny mengatakan, tidak boleh ada negara yang berhak mengatur atau mengintervensi kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah, termasuk AS. Sebab, kata dia, hubungan antar negara-negara di dunia didasarkan pada asas persahabatan dan kesetaraa.

"Dalam konteks hubungan internasional, kita harus saling mengormati. Tidak boleh ada penindasan yang dilakukan oleh satu negara kepada negara lain. Kita sudah muak dengan praktik-praktik imperialisme yang kerap dipertontonkan Amerika dan sekutunya," terang Benny.

Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) ini menambahkan, upaya hilirisasi yang sedang dijalankan Presiden Jokowi, sejalan dengan konsep Trisakti yang diajarkan Bung Karno. Yakni, berdaulat dibidang politik, berdaulat dibidang ekonomi, dan berkepribadian dibidang kebudayaan.

"Konsepsi Trisakti ini, sedang dijalankan Presiden Jokowi. Beliau merupakan Presiden setelah Bung Karno, yang memiliki keberanian melawan intervensi asing, serta tidak ingin membiarkan negaranya diatur atau dalam kendali negara lain," urai dia.

Benny juga meminta IMF, AS dan sejutunya, berhenti menjalankan praktik imprealisme.

"Pesan kepada Amerika dan IMF, stop, berhenti menjalan praktek imperialisme. Penjajahan ekonomi tidak boleh dijalankan dan harus ditentang," kata dia.

Benny mengungkapkan, Barikade 98 akan mengelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas), sekaligus konsolidasi untuk merapatkan barisan.

Bahkan, pihaknya memiliki rencana untuk mendemo Kedutaan Besar (Kedubes) AS, sebagai bentuk penolakan dari sikap AS dan IMF, yang terkesan mengintervensi kebijakan hilirisasi Presiden Jokowi di tingkat internasional.

"Bulan Agustus nanti, Barikade akan menggelar Rakernas di Jakarta. Setelah Rakernas, kami akan melalukan aksi masa di depan ke dubes AS, mengerahkan 5 sampai 10 ribu orang. Kami akan mengecam intervensi negara asing dan mendukung langkah Presiden Jokowi," tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan sekaligus calon presiden (capres) Partai Gerindra, Prabowo Subianto secara tegas mendukung program hilirisasi sumber daya alam (SDA) di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Program tersebut diakuinya sebagai upaya Presiden Jokowi untuk memakmurkan rakyat Indonesia.

“Indonesia diberi kekayaan berlimpah luar biasa, dengan kekayaan itu kalau kita bisa olah, hilirisasi, kita jadi negara yang makmur,” kata Prabowo dikutip Minggu 9 Juli 2023.

Prabowo menjelaskan jika program hilirisasi yang digagas oleh Presiden Jokowi tersebut terbukti bisa memberikan nilai tambah yang luar biasa bagi Indonesia. Beberapa komoditas seperti nikel dan kelapa sawit, jika diolah di dalam negeri maka akan menghasilkan hasil yang tinggi.

“Nikel dibandingkan (dijual mentah) dengan diolah di Indonesia, bisa belasan kali nilainya kalau kita olah di dalam negeri. Kelapa sawit kalau diolah di Indonesia nilainya luar biasa. Nilai tambahnya luar biasa,” terang Ketua Umum Partai Gerindra tersebut.

Kendati demikian, Prabowo Subianto mengakui jika penerapan strategi hilirisasi di Indonesia tidak bisa dilakukan dalam waktu cepat. Orang nomor satu di Gerindra itu menegaskan hilirisasi harus terus dilanjutkan setelah kepemimpinan Presiden Jokowi berakhir.

“Ini arah kita. Siapa pun yang meneruskan, harus meneruskan (hilirisasi) dengan baik,” terang Prabowo.

Ramai diberitakan sebelumnya, jika Indonesia menerima permintaan dari Dana Moneter Internasional (IMF) kepada pemerintah terkait penghapusan secara bertahap kebijakan larangan ekspor mineral mentah beserta hilirisasi pertambangan.

Menurut IMF, kebijakan hilirisasi tersebut perlu mempertimbangkan lebih lanjut perihal analisa biaya dan manfaat yang akan dikeluarkan. Tak cukup sampai disitu, IMF juga mengingatkan agar kebijakan hilirisasi tidak menimbulkan pengaruh negatif kepada negara lain.

“Biaya fiskal dalam hal penerimaan (negara) tahunan yang hilang saat ini tampak kecil dan ini harus dipantau sebagai bagian dari penilaian biaya-manfaat ini,” ungkap IMF.