Sandiaga: Pemerintah Bisa Damaikan AS-Tiongkok dengan Pendekatan Ekonomi

Sandiaga mengatakan, dengan adanya deeskalasi antara AS dan Tiongkok di LCS, maka akan semakin tinggi minat investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

oleh Liputan6.com diperbarui 06 Nov 2020, 20:56 WIB
Diterbitkan 06 Nov 2020, 12:45 WIB
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Salahudin Uno (Foto: Istimewa)
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Salahudin Uno (Foto: Istimewa)

 

Liputan6.com, Jakarta - Politikus Partai Gerindra Sandiaga Salahudin Uno mendorong pemerintah memggunakan pendekatan ekonomi dalam upaya menurunkan tensi ketegangan antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok di Laut China Selatan (LCS).

"Ini kesempatan emas kita sebagai global balancer bisa memasukkan isu ekonomi," kata Sandiaga dalam keterangan tertulis, Jumat (6/11/2020).

Sandiaga mengatakan, dengan adanya deeskalasi antara AS dan Tiongkok di LCS, maka akan semakin tinggi minat investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Dengan begitu lapangan kerja akan terbuka secara luas.

"Terlebih dalam kondisi pandemi Cobid-19 ini, semakin banyak orang yang membutuhkan lapangan kerja. Peran aktif pemerintah dalam perkara Laut China Selatan bisa menjadi solusi membuka lapangan kerja," kata Sandi.

Bahkan lanjut Sandi, jika perlu pemerintah RI juga bisa menawarkan Bali sebagai lokasi di mana AS dan Tiongkok bisa melakukan dialog damai dan segera menurunkan tensi di LCS.

"Kalau perlu kita tawarkan Bali yang sudah mulai pulih sektor pariwisatanya sebagai tempat berunding AS dan China," kata Sandiaga.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Dibahas Menlu

Dalam press briefing bersama Menlu Mike Pompeo, Menlu Retno Marsudi juga membahas situasi di Laut China Selatan.

"Bagi Indonesia, Laut China Selatan harus dijaga sebagai laut yang stabil dan damai. Hukum internasional khususnya UNCLOS 1982 yang harus dihormati dan dilaksanakan," tegas Menlu Retno Marsudi, Kamis (29/10/2020). 

"Oleh karena itu, setiap klaim harus didasarkan pada prinsip-prinsip hukum internasional yang diakui secara universal termasuk UNCLOS 1982," lanjutnya.

Menlu Mike Pompeo pun menyuarakan kerja sama dengan cara-cara baru untuk memastikan keamanan di wilayah maritim tersebut. 

"Saya menantikan untuk bekerja sama dalam cara-cara baru untuk memastikan keamanan maritim melindungi beberapa rute perdagangan tersibuk di dunia," tutur Menlu Mike Pompeo.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya