Kemendagri dan Jajarannya Gelar Apel Bersama Untuk Sukseskan Pemilu Serentak 2019

Hendaknya selalu mendorong semua pihak di setiap lingkungan jajaran Kemendagri untuk menggunakan hak pilihnya agar tidak golput.

oleh stella maris diperbarui 16 Mar 2019, 10:19 WIB
Diterbitkan 16 Mar 2019, 10:19 WIB
Sekretaris Jenderal Kemendagri Hadi Prabowo
Sekretaris Jenderal Kemendagri Hadi Prabowo.

Liputan6.com, Jakarta Dalam rangka menyukseskan Pemilu Serentak dengan damai, demokratis, dan tolak kampanye berujar kebencian, hoaks, serta fitnah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Apel Bersama ASN. Apel dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri Hadi Prabowo.

Seluruh pejabat Eselon I dan II serta seluruh ASN mengikuti apel dengan tertib di lingkungan Kantor Pusat Kemendagri, di Gedung Sasana Bhakti Praja, Jumat, (15/3).

Dalam sambutannya Hadi Prabowo mengingatkan, saat Pemilu Serentak digelar pada 17 April 2019, kewajiban sebagai ASN adalah menegakkan netralitas.

"Harus pula menjadi ujung tombak, baik itu dalam kerangka sosialisasi maupun dalam memberikan suri teladan kepada masyarakat untuk mendorong partisipasi dalam menggunakan hak pilih pada 17 April 2019," ujarnya.

Lebih lanjut Hadi juga menyampaikan bahwa target penyelenggara pemilu dan pemerintah adalah meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pemilu Serentak 2019 sebesar 77,5 persen. Jadi hendaknya selalu mendorong semua pihak di setiap lingkungan jajaran Kemendagri untuk menggunakan hak pilihnya agar tidak golput.

"Itu karena hak pilih ini menentukan masa depan NKRI, kita harus mampu menjadikan pemilu yang bermartabat dan berkualitas, untuk memilih pemimpin yang terbaik lima tahun ke depan," kata Hadi.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

Kemendagri
Apel diikuti seluruh pejabat Eselon I dan II serta seluruh ASN.

Lebih lanjut Hadi juga meminta jajaran Kemendagri untuk menjaga kondusifitas di lingkungan kerja masing-masing, meski adanya perbedaan. 

"Saya harapkan perbedaan adalah hal yang biasa dalam demokrasi. Namun kita harus mampu bela negara dan bela institusi. Lebih khusus tentunya harus bisa memahamkan kepada masyarakat terkait berita-berita yang bersifat hoaks, ujaran kebencian, fitnah dan sebagainya," terang Hadi.

Hadi juga mengingatkan bahwa Kemendagri adalah kementerian yang memiliki kewajiban memberikan bantuan dan fasilitasi terhadap penyelenggara pemilu. Maka, untuk mendukung keberhasilan dan suksesnya pelaksanaannya, seluruh jajaran ASN Kemendagri memegang komitmen untuk menyukseskan Pemilu Serentak 2019.

Sebelumnya Sekjen Kemendagri membacakan Deklarasi dalam menyukseskan Pemilu Serentak dengan damai dan demokratis serta tolak kampanye berujar kebencian, hoaks, dan fitnah. 

 

Sekretaris Jenderal Kemendagri Hadi Prabowo
Hadi Prabowo mendeklarasikan pernyataan sikap dari Kemendagri untuk Pemilu Serenak 2019.

Pertama, mengawal persiapan dan pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019 yang tinggal 32 hari lagi.

Kedua, mendukung suksesnya Pemilu Serentak Tahun 2019, demi terwujudnya sistem pemerintahan presidensil yang semakin efektif berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

Ketiga, menolak dan melawan segala bentuk kampanye yang bermuatan kebencian, fitnah dan ujaran yang bermuatan SARA serta hoaks.

Keempat, mengajak ASN agar solid dan proaktif untuk menyalurkan hak dan kewajiban politiknya secara bertanggungjawab.

Kelima, mengajak seluruh Warga Negara Republik Indonesia untuk menggunakan hak pilihnya secara demokratis pada 17 April 2019, demi terwujudnya pembangunan nasional yang berkelanjutan untuk lima tahun ke depan, serta terwujudnya pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Keenam, mendukung tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berasaskan Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika.

"Demikian pernyataan sikap Kemendagri sebagai poros pemerintahan yang kami sampaikan dengan rasa penuh tanggung jawab, khususnya untuk mewujudkan Pemilu Serentak 2019 yang bermartabat, beretika, demokratis, dan berdaulat dalam rangka menegakkan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia," ujar Hadi.

 

 

(*)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya