Jokowi Sebut Gaji Presiden Kalah Besar dengan Ketua DPR

Ketua DPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet mengamini pernyataan Jokowi dengan isyarat anggukan kepala.

oleh Liputan6.com diperbarui 26 Agu 2019, 14:42 WIB
Diterbitkan 26 Agu 2019, 14:42 WIB
Jokowi Serahkan Nota Keuangan dan RUU APBN 2020 kepada DPR
Presiden Joko Widodo menyampaikan pidatonya dalam Sidang Paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (16/8/2019). Nantinya DPR akan membahas RAPBN 2020 untuk selanjutnya disahkan menjadi UU. (Liputan6.com/JohanTallo)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menghadiri pembukaan orientasi pemantapan nilai-nilai kebangsaan terhadap anggota DPR dan DPD terpilih periode 2019-2024 di Bidakara, Jakarta Selatan.

Dalam kesempatan itu, Jokowi menyinggung besaran gaji eksekutif dengan legislatif. Ia mengatakan, tahun ini nilai gaji legislatif lebih besar ketimbang eksekutif, bahkan setingkat presiden.

"Sekarang urusan income, pendapatan anggota DPR, kan juga sudah lebih besar dari menteri. Bahkan lebih besar dari presiden. Maaf kalau saya keliru," kata Jokowi, Senin (26/8/2019).

Pernyataan itu pun kemudian menuai beragam reaksi dari para hadirin, dan kebanyakan dari mereka tidak membenarkan hal tersebut.

Namun demikian, Ketua DPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet mengamini dengan isyarat anggukan kepala bahwa nilai gaji yang diterima para anggota DPR lebih besar dari presiden dan pembantu-pembantunya.

Melihat respons Bamsoet yang memberi hormat, Jokowi meyakini bahwa pernyataan dirinya soal pendapatan anggota DPR lebih besar dari menteri dan presiden benar.

"Mestinya yang saya sampaikan tadi bener," kata Jokowi yakin.

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:


Penyederhanaan Regulasi

Presiden Jokowi cek podium yang akan digunakan untuk sidang tahunan DPR/MPR besok. (Merdeka.com/Sania Mashabi)
Presiden Jokowi cek podium yang akan digunakan untuk sidang tahunan DPR/MPR besok. (Merdeka.com/Sania Mashabi)

Jokowi mengajak anggota DPR dan DPD terpilih periode 2019-2024 bekerja bersama menghadapi tantangan yang sudah berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.

Jokowi pun menyinggung soal fungsi legislasi dari DPR. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, bahwa regulasi terlalu banyak dan justru menjerat sendiri. Ia meminta agar penyusunan regulasi dibuat lebih sederhana.

"Sehingga eksekutif ini bisa berjalan lebih cepat dan cepat memutuskan terhadap perubahan perubahan yang ada," tuturnya.

"Kita saat ini butuh deregulasi besar-besaran, penyederhanaan dan konsistensi kita di dalam membuat regulasi, yang orientasi semuanya harus hasil, output," kata Jokowi menandaskan.

 

Reporter: Yunita Amalia

Sumber: Merdeka.com

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya