PDIP Siap Pasang Badan untuk Jokowi Hadapi Goyangan Isu UU KPK

Liputan6.com, Jakarta - Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan pihaknya tegas dengan posisi politiknya untuk berdiri kokoh membela Pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi, bersama partai koalisi, terkait isu Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dia menegaskan, partainya percaya terhadap komitmen Jokowi dalam pemberantasan korupsi yang lebih berkeadilan melalui revisi UU KPK.

Hal ini disampaikannya, merujuk soal wacana akan diterbitkannya Perppu terkait UU KPK.

"Revisi UU KPK sejalan dengan hasil survei. Dimana lebih dari 64 persen responden setuju terhadap pentingnya Dewan Pengawas KPK, sehingga penyalahgunaan kewenangan dapat dihindari," ucap Hasto Kristiyanto di Cirebon, Sabtu (28/9/2019).

Dia merujuk salah satu hasil survei Litbang Kompas yang menemukan 64,7 persen responden setuju dengan ide Dewan Pengawas KPK.

Survei itu juga menemukan 44,9 persen rakyat mendukung revisi UU KPK dan 39,9 persen menolaknya. 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Hasto juga sempat menyinggung soal mantan komisioner KPK, Abraham Samad yang dinilai memiliki posisi politik yang berbeda dengan presiden.

"Bahkan pernyataan Abraham Samad yang pernah akan menangkap Presiden sebagai cermin hadirnya kekuasaan KPK tanpa batas, negara di dalam negara, ke depan tidak boleh terjadi lagi," kata Hasto.

"Presiden sebagai kepala pemerintahan bertanggung jawab terhadap politik hukum dan memastikan agar keadilan ditegakkan di dalam program pemberantasan korupsi," pungkasnya.