Menag Bantah Beri Perintah agar Naskah Khotbah Jumat Diatur Pemerintah

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Agama Kota Bandung mewacanakan naskah khotbah Jumat disiapkan pemerintah. Wacana tersebut dikabarkan sesuai arahan Menteri Agama Fachrul Razi.

Fachrul Razi membantah telah memberikan perintah agar naskah khotbah Jumat mengikuti keinginan pemerintah. 

"Enggak, enggak. Belum pernah kita ngomong," ucap Fachrul di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (22/1/2020).  

Mantan Wakil Panglima TNI ini mengaku hanya sempat berbincang dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandung, Yusuf Umar, soal naskah khotbah Jumat di Arab Saudi yang disiapkan pemerintah.  

"Saya cerita apa yang ada di Arab Saudi, apa yang ada di negara Arab lainnya, apa yang ada di Emirat Arab. Silakan pahami itu. Enggak pernah saya katakan nanti di Indonesia akan begini," jelasnya.

Fachrul menekankan dirinya belum berniat untuk mengubah kebijakan naskah khotbah yang sudah diterapkan selama ini di Indonesia. 

"Belum pernah berpikir mengubah-mengubah. Saya cerita saja supaya dipahami, oh di sana begini,” ucapnya. 

Wacana naskah khotbah Jumat disiapkan pemerintah diungkapkan pertama kali oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandung, Yusuf Umar. Umar mengatakan wacana ini serupa dengan kebijakan yang menurut dia sudah diterapkan di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. 

Hal ini bertujuan agar rambu-rambu yang berpotensi mencederai kehidupan toleransi bisa terjaga. 

"Berdasarkan informasi, Abu Dhabi, teks khotbah disiapkan pemerintah. Dalam hal ini di Indonesia mungkin (naskah khotbah) lewat Kementerian Agama, dalam rangka dakwah ke masyarakat itu menyejukkan dan mendoakan pemerintah menjadi baldatun toyibatun warobbun gofur," ucap dia kepada wartawan di Kantor Pemerintah Kota Bandung, Selasa, 21 Januari kemarin. 

Dia pun berharap wacana ini bisa mendapat dukungan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan masyarakat secara umum. Metode seperti ini diklaim bisa membuat ketentraman bisa lebih mudah dijaga.

Saksikan video pilihan di bawah ini

Isi dakwah pun bisa disesuaikan dengan kebutuhan atau urgensi di tengah masyarakat. Seperti tema kehidupan bertoleransi sebagai negara menganut Pancasila. 

"(Contoh tema) bagaimana kita hidup bertoleransi, bagaimana kita hidup di antar umat beragama ini supaya tetap rukun, aman damai dan hidup sesuai negara Pancasila ini. Bagaimana agar masyarakat melaksanakan ajaran agamanya dengan tenang tanpa mengganggu yang lain," ucap dia. 

Meski baru sekadar wacana, namun ia berharap tahapan menindaklanjuti ini berlanjut dengan diskusi bersama MUI, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bandung. 

"Karena inovasi itu pasti ada tantangan. Tapi kan untuk kesejahteraan masyarakat. Pada hakikatnya, kebijakan pemerintah untuk kemaslahatan umat. Insya Allah akan kita tindaklanjuti," pungkasnya.

Reporter: Titin Supriatin

Sumber: Merdeka