Wamendes: Larangan Mudik Perlindungan Nyata untuk Desa

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Desa PDTT Budi Arie Setiadi, memandang kebijakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi tersebut melarang semua masyarakat untuk mudik adalah tindakan tepat. Hal ini justru melindungi masyarakat desa.

Sebab,kata dia, desa merupakan benteng pertahanan terakhir dalam pasokan pangan. Jika gelombang mudik tidak dilarang bukan hanya Covid-19 akan semakin menyebar, ketahanan pangan nasional juga bisa hancur.

"Jika pusat produksi pangan terganggu maka struktur sosial dan struktur produksi nasional akan terganggu. Kebijakan tegas Presiden Jokowi harus diamankan semua pihak hingga ke desa- desa. Bagi warga desa, pelarangan mudik adalah perlindungan yang nyata dari wabah Covid 19," ucap Budi dalam keterangannya, Rabu (22/4/2020).

Dia menyarankan agar masyarakat desa yang sedang merantau bisa memanfaatkan media sosial dan alat telekomunikasi untuk berhubungan dengan sanak kelurga di desa.

"Termasuk jika ada rejeki lebih baik di transfer saja ke sanak saudara di Kampung," tutur Budi.

Menurut dia, keputusan untuk menunda mudik harus dipandang sebagai bentuk rasa sayang dan perlindungan bagi keluarga di kampung halaman.

"Pemerintah menyiapkan kompensasi dan jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang tidak bisa mudik dan terdanpak pandemi Covid-19," ungkap Budi.

Dia tak setuju jika ada pihak yang menuturkan langkah melarang mudik adalah terlambat. Pasalnya, kebijakan untuk rakyat harus dipikirkan secara mendalam. Tidak bisa dari satu atau dua sisi saja, namun harus dari berbagai sudut pandang.

"Timing-nya sudah pas. Presiden Jokowi sangat peduli nasib rakyatnya," tukasnya.

Budi memandang, pemerintah dengan sekuat tenaga menyelesaikan masalah wabah Covid-19 di Indonesia. Belum lagi budaya masyarakat yang beraneka ragam.

Dia pun meminta masyarakat dan elemen bangsa untuk bahu-membahu bersama pemerintah menuntaskan masalah Covid-19.Kebersamaan, solidaritas nasional dan gotong royong diyakininya akan membawa keberhasilan memberantas virus tersebut.

"Contoh saja masyarakat desa yang terus bekerja, bergembira, rukun dan tidak neko-neko" pungkasnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sementara itu, Staf Khusus Mendagri Kastorius Sinaga, menuturkan, kebijakan larangan mudik yang tidak tergesa-gesa ini membuat masyarakat bisa beradaptasi.

"Dengan cara gradual demikian seluruh elemen masyarakat akan memiliki kesempatan untuk beradaptasi terhadap kebijakan itu sehingga menghindari gejolak sosial akibat danpak kebijakan yang grusa-grusu," tutur Kasto.

Menurut dia, Presiden Jokowi bersama Mendagri dan Kementerian lain selalu solid, tenang, di dalam menghadapi Covid-19.

"Mulai dari isu penanganan kapasitas kesehatan, isu mudik, bansos dan jaring pengaman sosial hingga realokasi APBD dari 540 Pemda untuk fokus menangani Covid-19. Hasilnya adalah bahwa mobilitas sumberdaya nasional termasuk kekuatan gotong royong masyarakat dapat dikerahkan secara solid untuk melawan Covid-19," pungkasnya.