Timnas Indonesia Jaga Asa Lolos Kualifikasi Piala Dunia 2026, Erick Thohir Tetap Evaluasi

Politikus PDIP Minta Nominal Bansos Sembako DKI Jakarta Dinaikkan

Saat ini, bansos sembako yang diberikan Pemprov DKI bernilai Rp 149.500.

oleh Liputan6.com diperbarui 07 Mei 2020, 18:03 WIB

Diterbitkan 07 Mei 2020, 18:03 WIB

FOTO: Melihat Proses Pengemasan Bantuan Sosial Pemerintah Pusat

Pekerja mengemas paket bantuan sosial (bansos) di Gudang Food Station Cipinang, Jakarta, Rabu (22/4/2020). Pemerintah pusat menyalurkan paket bansos selama tiga bulan untuk mencegah warga mudik dan meningkatkan daya beli selama masa pandemi COVID-19. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta Politikus PDIP Jhony Simanjuntak meminta Pemerintan Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menaikan nominal bantuan sosial (bansos) sembako bagi warga yang terdampak pandemi Corona.

Saat ini, bansos sembako yang diberikan Pemprov DKI bernilai Rp 149.500.

Menurut dia, nilai tersebut dianggap tidak layak diberikan kepada masyarakat. Seharusnya penerima bisa mendapatkan bantuan dalam jumlah yang lebih besar.

"Kan nilai yang disampaikan kemarin Rp 149 ribu. Dari Kemensos saja, mereka bisa memberikan senilai Rp 300 ribu di awal. Ketika pemda hanya bisa memberikan segitu saja, menghina orang-orang yang miskin dan terdampak," kata Jhony, ketika dikonfirmasi, Kamis (7/5/2020).

"Saya menganjurkan supaya dinaikan itu nominal sembakonya. Kalau menurut saya, wajar dong sekarang, kan PSBB diajukan Gubernur, dampak PSBB kan dia sudah harus paham," imbuh anggota DPRD DKI Jakarta itu.

Dia mengatakan, pemberlakuan PSBB berdampak pada pemenuhan kebutuhan warga miskin di Jakarta. Karena itu bantuan yang diberikan oleh pemprov diharapkan jumlahnya lebih besar dari sekarang.

"Dampak PSBB kan pasti ekonomi, orang miskin muncul, PHK dan sebagainya. Nah itu kan harus dipikirkan. Kalau cuma Rp 149 ribu diberikan, paketnya satu, sama saja itu penghinaan terhadap orang-orang kecil. Karena APBD DKI Jakarta kan oke punya," tegas dia.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Dianggap Tidak Siap Hadapi PSBB

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga dianggap tidak siap menghadapi PSBB. Hal itu dapat terlihat dari proses penyaluran bantuan kepada masyarakat.

"Jadi paling penting di sini, tidak siap pemda ini. Dia hanya siap untuk sampaikan PSBB atau lockdown saja, tapi soal dampak ini mereka tidak siap. Kenapa tidak siap? Kenyataan, sesudah tahap pertama diturunkan begitu lama. Padahal banyak itu yang terdampak ekonomi karena PSBB, itu terdampak secara serius kan. Ojol, pedagang kecil, relatif tidak dapat. Seharusnya mereka diberikan dari awal," urai dia.

Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka

Lanjutkan Membaca ↓