PDIP Siaga I Jelang Kongres 2025, Kursi Megawati Digoyang?

Luhut Minta Daerah Siapkan Rencana Bangun Pusat Karantina OTG

Luhut meminta masing-masing kabupaten dan kota memberikan data-data yang menunjukkan variable jumlah kasus, kesembuhan, dan tingkat kematian.

oleh Muhammad Ali diperbarui 17 Sep 2020, 06:24 WIB

Diterbitkan 17 Sep 2020, 06:24 WIB

Menperin Airlangga dan Menko Luhut Hadiri Rakorbidnas III Kemaritiman PDIP

Menko Kemaritiman ‎Luhut Binsar Pandjaitan memberi pemaparan dalam Rakorbidnas III Kemaritiman PDIP, Jakarta, Minggu (8/4). Program ini fokus pada pengembangan Industri Maritim Terintegrasi Gotong Royong (IMT GR). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta pemerintah daerah (pemda) untuk menjelaskan secara detail mengenai rencana pembangunan pusat-pusat karantina untuk isolasi pasien terkonfirmasi COVID-19 namun tanpa gejala (Orang Tanpa Gejala/OTG) dan gejala ringan.

"Ini penting untuk menghindari isolasi mandiri di rumah yang dapat menularkan penyakit kepada keluarga yang lain," kata Luhut Pandjaitan saat memimpin rapat koordinasi virtual, Rabu (16/9/2020).

Sesuai perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengendalikan penularan COVID-19 di sembilan provinsi, Luhut Pandjaitan yang menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Kebijakan Pengendalian COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, memimpin rapat koordinasi dengan empat kepala daerah yakni Gubernur Sulawesi Selatan, Gubernur Kalimantan Selatan, Gubernur Bali, Gubernur Sumatera Utara, serta jajaran aparat di Kapolda dan Pangdam terkait.

Dalam rapat koordinasi itu, Luhut memantau upaya-upaya pencapaian target dan rencana operasi untuk menangani COVID-19 di empat provinsi yang termasuk penyumbang terbanyak kasus positif Virus Corona di Indonesia.

"Saya ingin penerapan disiplin protokol kesehatan untuk perubahan perilaku dipertegas pelaksanaannya, lalu harus ada penurunan penambahan kasus harian, peningkatan angka kesembuhan, penurunan angka kematian, dan penurunan angka kematian per total populasi," kata Luhut Pandjaitan yang dikutip dari Antara.

Ia meminta masing-masing kabupaten dan kota memberikan data-data yang menunjukkan variable jumlah kasus, kesembuhan, dan tingkat kematian.

"Saya minta detail mengenai masing-masing kluster penyebaran yang diklasifikasikan menjadi beberapa sub kluster besar yaitu perkantoran, keluarga, pasar, maupun titik-titik keramaian yang lain," perintah Luhut Pandjaitan kepada empat kepala daerah yang hadir.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Penegakan Disiplin

Selain itu Luhut juga meminta rencana operasi lapangan dari Polda dan Kodam untuk pengerahan anggota dalam penegakan disiplin protokol kesehatan di titik-titik keramaian.

Sebelumnya, pada Senin (14/9) Presiden Joko Widodo memerintahkan Luhut untuk mengawal ketat penanganan COVID-19 di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Bali, Sumatera Utara dan Papua.

Provinsi-provinsi tersebut berkontribusi terhadap 75 persen dari total kasus atau 68 persen dari total kasus yang masih aktif di Indonesia.

Dikutip dari situs corona.jakarta.go.id, jumlah kasus positif di DKI Jakarta per Rabu (16/9) ini telah mencapai 56.953 orang dari jumlah nasional 225.030 kasus. Terkait hal ini, sekitar 77 persen kamar rawat inap dan ICU telah terisi oleh pasien COVID-19. Lalu, klaster terbanyak di ibu kota merupakan klaster keluarga.

Lanjutkan Membaca ↓