Candi Muaro Jambi, Pusat Pendidikan Tinggi Sriwijaya Kini Dikelola Kemendikbudristek

Liputan6.com, Jakarta - Tim Ekspedisi Sungai Batanghari dalam rangka Kenduri Swarnabhumi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) menjejakkan kaki di salah satu situs paling penting di sepanjang aliran Sungai Batanghari, yakni Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) Candi Muaro Jambi.

Kawasan ini terletak beberapa meter di tepian sungai Batanghari di Desa Muara Jambi, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi.

Jalan akses menuju candi relatif mudah, kawasannya pun terawat dengan rapi dengan rerumputan dan pohon-pohon yang tinggi menjulang.

Ada sembilan candi di wilayah inti kawasan Candi Muaro Jambi. Kawasan tersebut meliputi Candi Kotomahligai, Candi Kedaton, Candi Gedong 1 dan 2, Candi Gumpung, Candi Tinggi, Candi Astano, Candi Kembar Batu, dan Candi Telago Rajo.

Sejak proses pemugaran pertama candi pada 1976, areal luasan kompleks Candi Muaro Jambi terus meluas dengan temuan-temuan terbaru. Hingga saat ini, luasan total telah mencapai 8 hektare.

Beberapa Candi telah selesai dipugar dan dipetak-petak dalam areal mandala khusus, namun beberapa petak mandala masih berupa tumpukan-tumpukan batu bata yang belum diketemukan bentuknya. Beberapa stupa-stupa mini seukuran tandon air menegaskan corak buddha mahayana pada situs bersejarah ini.

Candi terbesar sejauh ini adalah Candi Gumpung yang terletak di dekat kantor pengelola KCBN. Tepat setelah gerbang masuk. Di sebelah timur KCBN, ada kolam Telago Rajo, di utara, Candi Tinggi, kemudian menyendiri di pojok timur, adalah Candi Kembar Batu. Sementara Candi Kedaton dan Candi Gedong terletak lebih jauh di barat kawasan utama.

Menurut Sejarawan dan Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia Provinsi Jambi Abdul Haviz, sejauh ini baru terbukti bahwa KCBN Muaro Jambi ada di masa Sriwijaya. Namun apakah menjadi pusat pemerintahan Kerajaan yang didirikan Dapunta Hyang Jayanasa tersebut, masih menjadi perdebatan. Beberapa mengatakan pusat pemerintahan Sriwijaya berada di sekitar Sungai Musi, Palembang. Namun klaim ini diragukan oleh Haviz.

"Yang saya pelajari, semua prasasti peninggalan sriwijaya, tidak ada yang secara tertulis menyatakan palembang sebagai pusat pemerintahan Sriwijaya," tutur Haviz melalui keterangan tertulis, Selasa (20/9/2022).

Haviz melanjutkan, prasasti era Sriwijaya tidak hanya ditemukan di sekitar lembah Sungai Musi, namun juga di Bangka, Jambi sampai India. Tetapi menurut dia, belum ada yang eksplisit menyebutkan dimana letak pusat pemerintahan Sriwijaya.

Haviz lebih condong pada teori bahwa Palembang adalah pusat perdagangan kerajaan maritim tersebut. Ia memberikan catatan bahwa raja Sriwijaya adalah seorang saudagar, terutama raja Balaputradewa.

"Selain itu, Musi lebih dalam daripada Batanghari memungkinkan dilayari kapal-kapal besar. Namun keduanya berasal dari hulu yang sama, yakni pegunungan Bukit Barisan meskipun bermuara di dua tempat berbeda," kata dia.

Menurut Haviz, dulunya Raja Balaputradewa mengirim ratusan orang untuk belajar di Nalanda, India. Di tempat tersebut, Balaputradewa mendirikan asrama khusus para siswa.

Saat mereka kembali ke Nusantara, dibangunlah kampus yang sekarang disebut KCBN Muaro Jambi.

"Dari yang saya pelajari, Candi Muaro Jambi ini adalah pusat pendidikan era Sriwijaya. Dibangun sekitar 607 masehi. Yang diajarkan meliputi Pancawidya: ilmu astronomi, tata bahasa, kesenian, pengobatan dan terakhir tentang kebijaksanaan hidup," ucap dia.

Candi-candi yang tersebar di wilayah ini digunakan untuk ritual keagamaan, kompleks pemakaman, aula belajar, dan menerima tamu. Haviz menyebut, bahwa total area kompleks mencakup hingga 3821 hektar meliputi 8 desa dan 2 kecamatan. Hingga saat ini yang rampung dipugar berjumlah 12 candi.

"Yang sudah selesai proses pemugaran sekitar 8 hektare. Sisanya masih berlanjut untuk penelitian," tutup dia.

Haviz berharap, kawasan Muaro Jambi dikembalikan ke sejarah awalnya, yakni wilayah kampus pendidikan tinggi.

Kini kawasan tersebut dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek). Meskipun awalnya menolak, warga akhirnya menerima ganti rugi dari pemerintah. Beberapa difasilitasi untuk berjualan dan membuka usaha di sekitar candi.