PDIP Siaga I Jelang Kongres 2025, Kursi Megawati Digoyang?

Jokowi ke Bupati: Anggaran Jangan Diecer ke Semua Dinas, Buat 2 Prioritas

Menurut Jokowi, setiap bupati cukup membuat dua program prioritas untuk diselesaikan dalam 5 tahun kepemimpinannya.

oleh Lizsa Egeham diperbarui 26 Mar 2021, 13:16 WIB

Diterbitkan 26 Mar 2021, 13:15 WIB

Presiden Joko Widodo (Jokowi) minta gubernur, bupati, dan wali kota memperhatikan ketersediaan pangan di wilayah masing-masing saat Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2020 pada Kamis (22/10/2020). (Biro Pers Sekretariat Presiden/Lukas)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta para bupati agar anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tak dibagi rata ke semua dinas. Terlebih, kata dia, saat ini anggaran negara sedang tergoncang akibat pandemi Covid-19.

"Sekali lagi APBN terbatas, APBD terbatas, jangan diecer-ecer, jangan dibagi rata. Saya bolak-balik ingatkan jangan diecer untuk semua unit," ujar Jokowi saat membuka Musyawarah Nasional V Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Jumat (26/3/2021).

Prabowo-Gibran Bakal Kumpulkan Menteri Ekonomi, Ini yang Dibahas

Dia menekankan pentingnya para kepala daerah memiliki setidaknya dua skala prioritas dan mengkonsentrasikan anggaran di program itu. Hal ini agar pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah dirasakan oleh masyarakat manfaatnya.

"Saya pingin semua pasar di kabupaten saya selesai dalam 5 tahun ke depan, ya sudah konsentrasikan angggaran itu ke sana. Saya mau buka sawah baru sekian ribu hektare, ya sudah konsentrasikan ke sana. 60-70 persen konsentrasikan anggaran ke sana," jelasnya.

"Rakyat akan ingat waduh ini besar-besaran membuat sawah, wah ini 60 pasar di kabupaten rampung, dibangun semua, jangan sekali lagi semua diberikan ke dinas," sambung Jokowi.

Dia meyakini apabila anggaran dibagi rata ke semua dinas tanpa adanya prioritas, tidak akan ada hasilnya. Bahkan, para kepala daerah bisa saja tak terpilih lagi dalam pemilihan berikutnya.

"Tahu-tahu udah 5 tahun enggak kepilih, karena enggak jelas. Ini bupati kok sudah 5 tahun enggak kelihatan apa-apa karena belanjanya diecer-ecer di semua pos belanja. Sekali lagi lakukan konsolidasi pos anggaran," tutur Jokowi.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Cukup 2 Program Prioritas

Menurut dia, setiap bupati cukup membuat dua program prioritas untuk diselesaikan dalam 5 tahun kepemimpinannya. Jokowi mengingatkan agar program prioritas yang dibuat harus betul-betul terasa manfaatnya oleh masyarakat.

"(Buat) 2 saja skala prioritas yang dibiayai secara penuh, full untuk menghasilkan produk maksimal, cari yang benar-benar ada manfaat langsung untuk rakyat. Saya selalu sampaikan, money follow program. Aggaran harus mengikuti apa yang menjadi prioritas para bupati," kata Jokowi.

Lanjutkan Membaca ↓