APBD disusun bertujuan untuk:

·         Membantu pemerintah daerah mencapai tujuan fiskal;

·         Meningkatkan pengaturan atau juga kordinasi tiap bagian yang berada di lingkungan pemerintah daerah;

·         Menciptakan efisiesnsi terhadap penyediaan barang dan jasa; dan

·         Menciptakan prioritas belanja pemerintah daerah.

Fungsi dari APBD itu sendiri telah tercantum dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006, antara lain:

·         Fungsi otorisasi, yakni APBD bisa melaksanakan pendapatan dan belanja daerah di tahun bersangkutan.

·         Fungsi perencanaan, yakni APBD menjadi sebuah pedoman bagi manajemen di dalam hal merencanakan sebuah aktivitas atau kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

·         Fungsi pengawasan, yakni APBD menjadi sebuah pedoman untuk bisa menilai apakah aktivitas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

·         Fungsi alokasi, yakni APBD diarahkan untuk bisa menciptakan lapangan kerja maupun mengurangi pengangguran. Serta meningkatkan efesiensi serta efektivitas perekonomian.

·         Fungsi distribusi, yakni APBD harus memperhatikan pada rasa keadilan serta kepatutan.

·         Fungsi stabilitasi, yakni APBD menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian pada suatu daerah.