Top 3 News: Mengumpat Mensos Risma, PDIP Cabut Dukungan untuk Bupati Alor Amon Djobo

Liputan6.com, Jakarta Video berdurasi 3 menit 9 detik yang memperlihatkan Bupati Alor Amon Djobo murka, viral di media sosial. Pasalnya dia mengumpat Menteri Sosial Tri Rismaharini terkait pembagian bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Berita ini terpopuler pertama di top 3 news, Rabu, 2 Juni 2021.

Hal ini membuat PDIP angat suara. Melalui Surat DPP No 2922 /IN/DPP/VI/2021 yang ditandatangani oleh Ketua DPP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun dan Sekjen Hasto Kristiyanto, PDIP mencabut dukungannya untuk Bupati Alor Amon Djobo.

Apa yang dilakukan Amon dengan memaki Mensos Risma dengan kata-kata kasar dinilai tidak pantas dan merupakan bentuk kekerasan verbal.

Pada video tersebut, Bupati Alor menyinggung bantuan PKH yang penyalurannya dilakukan Ketua DPRD Alor, bukan pemerintah daerah.

Dari Papua, penyerangan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) kembali terjadi. Satu prajurit TNI dilaporkan tewas dalam aksi tersebut.

Aksi penyerangan terjadi pada Jumat, 28 Mei 2021 di Kantor Polsubsektor Oksamol di Distrik Oksamol, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Empat terduga teroris menembak Briptu yang tengah menjaga pos.

Berita lainnya yang tak kalah menyita perhatian masih terkait penonaktifan 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lolos dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Selain Novel Baswedan, penyidik senior KPK lainnya yang dibebastugaskan lewat surat yang ditandatangani pimpinan Irjen Firli Bahuri adalah Harun Al Rasyid.

Atas putusan tersebut, Harun yang dikenal sebagai raja operasi tangkap tangan (OTT) menagih janji kepada Ketua KPK Firli Bahuri. 

Berikut deretan berita terpopuler di kanal News Liputan6.com sepanjang Rabu, 2 Juni 2021:

Saksikan video pilihan di bawah ini:

PDI Perjuangan memutuskan mencabut dukungan terhadap Bupati Alor, Amon DJobo usai videonya memaki Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini atau Risma dan Ketua DPRD Kabupaten Alor Enny Anggrek viral di media sosial.

Surat Pencabutan dukungan dilakukan karena DPP PDIP pada Nopember 2017 lalu mengeluarkan rekomendasi dukungan kepada Amon Djobo untuk berkontestasi pada Pilkada Alor 2018.

"Melalui surat pencabutan dukungan ini, DPP juga menginstruksikan kepada DPC PDI Perjuangan Alor untuk berkoordinasi dengan seluruh jajaran Fraksi PDI Perjuangan di DPRD untuk mengambil sikap terhadap bupati dalam proses penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Alor," ujar anggota DPR RI Dapil NTT 1 Flores Lembata dan Alor, Andreas Hugo Pareira, Rabu (2/6/2021).

PDIP menilai perilaku Bupati Alor yang mencaci maki Menteri Sosial dan Ketua DPRD Alor dianggap sangat tidak pantas dilakukan.

Dia juga menyinggung perilaku tak pantas ini pernah terjadi sebelumnya, terhadap perwira menengah Kodam Udayana pada 2020 lalu.

Selengkapnya...

Kapolda Papua Inspektur Jenderal Mathius Fakhiri membenarkan ada penyerangan yang menewaskan Briptu Mario Senoi. Berdasarkan laporan dari Kapolsek Kiwirok, diketahui almarhum bertugas seorang diri karena Polsubsektor Oksamol hanya beranggotakan empat orang anggota Polri.

"Dua anggota lainnya (saat itu) berada di di Oksibil, ibukota Kabupaten dan seorang lagi sedang berobat di Jayapura. Saat melakukan penyerangan OTK berjumlah enam orang dan senpi yang dibawa kabur jenis SS1 V1 dua pucuk dan satu pucuk revolver beserta amunisinya,” jelas Mathius dalam keterangan tertulis diterima, Selasa (1/6/2021) malam.

Penyerangan diduga dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) ke Kantor Polsubsektor Oksamol di Distrik Oksamol, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua.

Menurut Juru Bicara Satuan Tugas atau Satgas Nemangkawi Komisaris Besar Iqbal Alqudusy, informasi diperoleh saat ini bersumber dari kesaksian warga yang sempat melihat enam orang dari Distrik Kiwirok yang masuk ke Distrik Oksamol dan diduga melakukan pengintaian terhadap pos polisi.

Selengkapnya...

Selain Novel Baswedan, sosok penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang juga tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) adalah Harun Al Rasyid. 

Bergabung dengan KPK pada 2005, saat di bawah kepemimpinan Irjen Firli Bahuri, nama Harun Al Rasyid disematkan sebagai Raja Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Harun mengungkapkan, pada 2018 KPK berhasil menggelar OTT sebanyak 29 kali. Dari 29 OTT tersebut, Harun nengaku dirinya memimpin 12 operasi senyap.

Terakhir, prestasinya yang baru dilakukan adalah usai menangkap Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat.

Namun, selang satu hari, Harun dan 74 pegawai KPK lainnya yang tak lulus Tes Wawasan Kebangsaan dibebastugaskan melalui Surat Keputusan (SK) Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021 yang ditandatangani oleh Firli Bahuri.

Selengkapnya...