Pakar Epidemiologi Sarankan Opsi Lockdown Setingkat Kecamatan

Liputan6.com, Jakarta - Pakar Epidemiologi Universitas Airlangga (Unair) Laura Navika Yamani menyarankan jika opsi lockdown dijalankan, maka hanya dilakukan di tingkat kecamatan.

Lockdown setingkat kecamatan, menurut Laura, tidak banyak mengganggu aktivitas warga serta levelnya cukup ideal ketimbang dilakukan di tingkat RT/RW.

"Kalau RT/RW karena sekarang kan kondisinya sudah banyak kasus, mungkin terlalu kecil ya cakupannya. Jadi level kecamatan atau kelurahan ya," ujar Laura saat dihubungi Liputan6.com, Minggu (20/6/2021).

Dia mengatakan, jika lockdown diterapkan, maka pemerintah mesti menjamin pemenuhan kebutuhan warganya. Karena, seluruh kebutuhan warga yang bermukim di wilayah yang di-lockdown harus disedikan oleh pemerintah.

"Dengan catat jaminan support dari pemerintah. Mereka tidak akan beraktivitas keluar dari daerahnya karena bekerja di luar dari daerahnya kan tidak mungkin ya. Artinya kan betul-betul dirumahkan," ucap dia.

Pilihan lockdown ini, menurut Laura, bisa diambil jika keterisian tempat tidur di rumah sakit sudah penuh. Jika masih cukup aman bisa memaksimalkan upaya PPKM mikro yang selama ini dijalankan.

"Kalau mau di-lockdown harus dilihat dari pemetaan daerahnya. Kalau memang sudah merasa sudah menjalar, seperti DKI Jakarta ya memang harus dilakukan. Tapi kan ada indikatornya, yakni terkait dengan BOR (bed occupancy rate) sudah maksimum ya. Artinya sudah ada fasilitas kesehatan yang bisa menampungkan," ungkap dia.

Namun jika BOR sudah penuh namun pemerintah tetap kukuh untuk me-lockdown, menurut Laura, pemerintah bisa mengambil langkah dengan memperbanyak tempat tidur bagi pasien.

** #IngatPesanIbu

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin buka suara soal desakan lockdown atas situasi lonjakan kasus konfirmasi positif Covid-19 di Indonesia. Sebagai representatif presiden, Ali menegaskan desakan itu tentu sudah masuk ke telinga Presiden Jokowi.

"Kita dalam mengambil keputusan dalam menghadapi covid varian baru ini tidak suka-suka, ini mesti sejalan dengan para ahli," kata Ngabalin saat berbincang dengan Liputan6.com lewat sambungan telepon, Minggu (20/6/2021).

Ngabalin menambahkan, dalam mengambil sebuah kebijakan terkait pandemi Covid-19, khususnya varian baru saat ini, Jokowi pastinya mempertimbangkan usulan dari sekian banyak cara alternatif dari para ahli.

"Karena itu awal-awal Pak Presiden (Jokowi) selalu minta pertimbangan dan nasihat, kalau ada usul 2,3,4 cara, tentunya itu menurut masukan para ahli," yakin Ngabalin.

Ngabalin menegaskan, tidak gampang bagi pemerintah, khususnya Presiden Jokowi membuat sebuah keputusan. Terlebih, lockdown atau karantina total dengan level nasional memiliki dampak yang kompleks.

"Tidak gampang bagi orang untuk berteriak lockdown karena kita punya sejarah pada awal covid, presiden punya pertimbangan matang, pada saat itu PSBB," tegas Ngabalin.Ngabalin meyakini, apa pun yang tengah dipertimbangan presiden saat ini adalah yang terbaik nantinya untuk rakyat Indonesia.

"Jadi tidak mungkin pemerintah membuat sebuah kebijakan menyengsarakan rakyat," Ngabalin menandasi.