Wapres Minta Menteri dan Kepala Daerah Konsolidasi Data Kemiskinan Ekstrem Akibat Pandemi

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta menteri, kepala lembaga dan kepala daerah melakukan konsolidasi data masyarakat yang miskin ekstrem akibat pandemi Covid-19.

""Yang diminta oleh Wapres itu sebenarnya ada konsolidasi data, updating data, karena banyak sekali data (kemiskinan) masih perlu dikonsolidasi, perlu di-update," kata Juru Bicara Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Masduki Baidlowi di Jakarta, Jumat (27/8/2021).

Wapres, kata Masduki, juga meminta Menteri Sosial Tri Rismaharini untuk menyempurnakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menyasar rumah tangga dengan kondisi miskin ekstrem.

"Jadi Mensos diminta oleh Wapres untuk menyempurnakan apa yang disebut dengan DTKS, data yang memang sasarannya itu adalah menyasar ke rumah tangga," tuturnya.

Masduki yakin data kemiskinan akan bertambah seiring krisis akibat pandemi Covid-19. 

"Sekarang akibat pandemi itu, banyak juga orang-orang yang miskin baru, orang yang ditinggal mati suami atau istri itu akan menjadi miskin, apalagi anak-anak, anak yatim juga makin banyak. Nah, ini harus dikonsolidasi," ujarnya seperti dikutip dari Antara.

Dalam Rapat Pleno Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada Rabu, 25 Agustus 2021 Ma'ruf Amin menekankan upaya pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada 2024.

Target Pemerintah tersebut lebih cepat dari target global yang berkomitmen untuk menurunkan kemiskinan ekstrem pada 2030 berdasarkan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

"Penurunan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen sejalan dengan SDGs yang memuat komitmen global untuk menghapuskan kemiskinan ekstrem pada tahun 2030. Namun, Bapak Presiden menugaskan kita semua untuk dapat menuntaskannya enam tahun lebih cepat, yaitu pada akhir tahun 2024," ujar Ma'ruf Amin.