7 Fakta Pengangkatan Komjen Paulus Waterpauw sebagai Deputi BNPP Kemendagri

Liputan6.com, Jakarta - Pada Kamis 21 Oktober 2021, Komjen Paulus Waterpauw resmi dilantik Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri sebagai pejabat di Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

Informasi tersebut dibenarkan oleh Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar.

"Iya benar," kata Bahtiar saat dikonfirmasi Liputan6.com, Kamis 21 Oktober 2021.

Sementara itu, dijelaskan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, ada alasan khusus dalam pelantikan Paulus melalui Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 147/TPA Tahun 2021.

Menurut dia, Komjen Paulus Waterpauw dipercaya membangun perbatasan negara dengan mengembangkan potensi di kecamatan perbatasan.

"Potensi-potensi yang ada di perbatasan negara khususnya kecamatan perbatasan harus dikembangkan agar perbatasan negara menjadi pusat ekonomi baru," kata Tito.

Berikut deretan fakta terkait pengangkatan Komjen Paulus Waterpauw sebagai Deputi BNPP oleh Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri dihimpun Liputan6.com:

Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri resmi melantik Komjen Paulus Waterpauw sebagai pejabat di Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

Informasi itu dibenarkan oleh Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar.

"Iya benar," kata Bahtiar saat dikonfirmasi Liputan6.com, Kamis 21 Oktober 2021.

Senada dengan Bahtiar, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Benni Irwan juga membenarkan hal tersebut.

"Betul, baru saja selesai pelantikan," kata dia melalui pesan singkat diterima Liputan6.com.

Komjen Paulus Waterpauw yang sebelumnya menjabat sebagai Kabaintelkam Polri dilantik menjadi Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP Kemendagri di Kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis 21 Oktober 2021. Paulus menggantikan Boytenjuri.

Putra asli Papua ini resmi ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo untuk menduduki jabatan baru sebagai Deputi BNPP Depdagri yang tertuang dalam surat keputusan Presiden Indonesia nomor 147/TPA tahun 2021 tentang pemberhentian dan pengangkatan pimpinan tinggi madya di lingkungan BNPP.

Tito Karnavian mengungkap, ada alasan khusus dalam pelantikan Paulus melalui Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 147/TPA Tahun 2021.

Menurut Tito, Paulus dipercaya membangun perbatasan negara dengan mengembangkan potensi di kecamatan perbatasan.

"Potensi-potensi yang ada di perbatasan negara khususnya kecamatan perbatasan harus dikembangkan agar perbatasan negara menjadi pusat ekonomi baru," kata Tito dalam keterangan tertulis diterima, Kamis 21 Oktober 2021.

Tito percaya, pembangunan di perbatasan merupakan strategi pertahanan agar masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut tidak bergantung kepada negara tetangga, sehingga rasa nasionalisme terhadap NKRI tidak berkurang.

Paulus dengan rekam jejaknya di kepolisian yang sangat luas diharapkan mampu memenuhi harapan.

"Jadi bukan hanya di Papua, yang merupakan salah satu daerah yang banyak perbatasannya baik darat maupun laut, tapi beliau juga pernah di Sumatera Utara, mantan Kepala Intelijen Polri otomatis juga memiliki pemahaman Indonesia secara menyeluruh lengkap," Tito menandasi.

Kadiv Humas Polri Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono menyampaikan, Paulus sebelumnya telah menyerahkan kembali jabatan Kabaintelkam Polri ke Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

"Nah, Kabaintelkam yang telah menyerahkan tugasnya ke Kapolri maka secara otomatis tugas dan tanggung jawabnya dilaksanakan oleh Wakabaintelkam," tutur Argo dalam keterangannya, Jumat (22/10/2021).

Sejauh ini, kata Argo, Wakabaintelkam Polri Irjen Suntana telah ditunjuk sebagai Pelaksana Harian Kabaintelkam Polri. Adapun pengganti dari jabatan tersebut masih dalam proses internal Polri.

"Siapa pengantinya masih menunggu proses di Wanjakti," jelas Argo.

Putra asli Papua ini resmi ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo untuk menduduki jabatan baru sebagai Deputi BNPP Depdagri yang tertuang dalam surat keputusan Presiden Indonesia nomor 147/TPA tahun 2021 tentang pemberhentian dan pengangkatan pimpinan tinggi madya di lingkungan BNPP.

Komjen Pol Paulus Waterpauw adalah lulusan Akpol tahun 1987. Paulus Waterpauw menjadi perwira tinggi Polri sejak 18 Februari 2021.

Seiring 38 tahun pengabdiannya di kepolisian, Paulus meraih karier tertingginya dengan pangkat Komisaris Jenderal Polisi dan mengemban tugas sebagai Kabaintelkam Polri.

Menanggapi hal ini, Kabagpenum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan mengatakan, personel Polri pasti berupaya memenuhi tugas dan pengabdian kepada negara. Sekalipun mesti ditempatkan di luar institusi.

"Tentunya kalau ada personil Polri yang diminta untuk pengabdian bangsa dan negara, Polri akan memberikan personel yang terbaik," kata Ahmad.

Berikut jabatan strategis yang pernah diemban Paulus Waterpauw:

Pamapta Polresta Surabaya Timur Polda Jatim: 08 Desember 1987

Wakasat Serse Polresta Surabaya Timur Polda Jatim: 27 Desember 1988

Kanit Interkrim Sat IPP Polwiltabes Surabaya Polda Jatim: 12 Desember 1990

Kasat Intelpam Polres Mojokerto Polda Jatim: 02 Desember 1992

Kasat Ops Puskodalops Polda Kalteng: 27 Desember 1997

Paban Muda Pada Paban IV/Kam Sintel Polri: 21 Desember 1998

Kapolsek Metro Menteng Polres Metro Jakpus Polda Metro Jaya: 01 April 2000

Kapuskodal Ops Polres Jakarta Pusat: 01 Desember 2000

Wakapolres Tangerang Polda Metro Jaya: 05 September 2001

Pamen Sespim Dediklat Polri: 08 Mei 2002

Kapolres Mimika Polda Papua: 14 Desember 2002

Kapolres Jayapura Kota Polda Papua: 21 Oktober 2005

Dir Reskrim Polda Papua: 17 Februari 2006

Penyidik Utama TK II Dit III/Kor dan WWC Bareskrim Polri: 13 Februari 2009

Widyaiswara Madya Sespim Polri: 24 Agustus 2010

Widyaiswara Madya Sespim Polri: 29 September 2010

Wakapolda Papua: 19 Oktober 2011

Kapolda Papua Barat: 19 Desember 2014

Kapolda Papua: 30 Juli 2015

Wakabaintelkam Polri: 18 April 2017

Kapolda Sumatera Utara: 02 Juni 2017

Tenaga Ahli Bidang Hukum dan HAM Lemhannas RI: 13 Agustus 2018

Analis Kebijakan Utama bidang Sespimti Sespim Lemdiklat Polri: 14 Oktober 2018

Kapolda Papua: 27 September 2019

Kabaintelkam Polri: 18 Februari 2021 hingga 21 Oktober 2021

Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) : 21 Oktober 2021 - Sekarang

(Cindy Violeta Layan)