4 Fakta Terkait Dicoretnya Anggaran Pembuatan Sumur Resapan DKI Jakarta

Liputan6.com, Jakarta - Anggaran program penanganan banjir Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berupa pembuatan sumur resapan vertikal pada 2022 dicoret oleh DPRD DKI Jakarta.

Disampaikan Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Nasdem Nova Paloh, Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta mengusulkan anggaran pembangunan sumur resapan sebesar Rp 330 miliar pada KUA-PPAS 2022.

Namun alokasi tersebut dihapus saat pembahasan Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta pada Rabu 24 November 2021 lalu.

"Di-nol-kan (anggaran sumur resapan) dari forum Banggar kemarin. Jadinya tidak ada kegiatan lagi untuk sumur resapan," ujar Nova dikutip dari Antara, Jakarta, Rabu 1 Desember 2021.

Meski begitu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengaku tidak ambil pusing dengan penghapusan anggaran pembangunan sumur resapan pada RAPBD 2022.

"Program pengendalian banjir macam-macam, tidak hanya sumur resapan, ya. Ada program pengerukan, pembuatan waduk, embung, situ, pengadaan pompa mobile, statis, polder, tanggul, jadi banyak sekali," kata Riza di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu 1 Desember 2021.

Berikut sederet fakta terkait Pemprov DKI Jakarta coret anggaran program penanganan banjir berupa pembuatan sumur resapan vertikal pada 2022 dihimpun Liputan6.com:

DPRD DKI Jakarta mencoret anggaran program penanganan banjir Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berupa pembuatan sumur resapan vertikal pada 2022.

Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Nasdem, Nova Paloh mengungkapkan bahwa Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta mengusulkan anggaran pembangunan sumur resapan sebesar Rp 330 miliar pada KUA-PPAS 2022.

Namun alokasi tersebut dihapus saat pembahasan Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta pada Rabu 24 November 2021 lalu.

"Di-nol-kan (anggaran sumur resapan) dari forum Banggar kemarin. Jadinya tidak ada kegiatan lagi untuk sumur resapan," ujar Nova dikutip dari Antara, Jakarta, Rabu 1 Desember 2021.

Nova menjelaskan, anggaran sumur resapan telah dipangkas lebih dari separuh sehingga tersisa Rp 120 miliar saat pembahasan di Komisi D DPRD DKI sebelum dibawa ke Rapat Banggar.

"Kalau di komisi kan kita sudah kurangi jadi Rp 120 miliar. Kalau di Banggar besar, kesepakatan terakhir akhirnya di-nol-kan," ucapnya.

Dengan dicoretnya anggaran sumur resapan tersebut, maka program drainase vertikal sebagai salah satu upaya penanganan banjir di Jakarta itu tak akan lagi dilaksanakan pada 2022.

Menurut Nova, ada sejumlah alasan anggota Banggar DPRD DKI memutuskan menghapus seluruh anggaran sumur resapan.

Salah satunya, kata dia, karena fungsi sumur resapan dinilai belum signifikan mengatasi banjir di Ibu Kota.

"Mungkin dari kawan-kawan ada beberapa masukan yang istilahnya di beberapa wilayah ada yang terlihat belum bisa menangani masalah banjir, terkait masalah resapan airnya gitu," tegas Nova.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan pengendalian banjir di Ibu Kota terbagi menjadi sejumlah langkah.

Riza pun mengaku tidak ambil pusing dengan penghapusan anggaran pembangunan sumur resapan pada RAPBD 2022.

"Program pengendalian banjir macam-macam, tidak hanya sumur resapan, ya. Ada program pengerukan, pembuatan waduk, embung, situ, pengadaan pompa mobile, statis, polder, tanggul, jadi banyak sekali," kata Riza di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu 1 Desember 2021.

Politikus Gerindra itu menyatakan pihaknya akan mengerjakan sesuai dengan anggaran yang telah disepakati dengan anggota dewan.

"Silakan saja, saya kira teman-teman sudah koordinasi dengan teman-teman di DPRD, dari dinas mana program yang jadi prioritas, disepakati bersama," ucap dia.

Riza pun menargetkan membangun 26.932 titik sumur resapan di wilayah Ibu Kota hingga akhir Desember 2021. Menurut dia, saat ini pihaknya akan terus mengejar target yang ditentukan.

"Jadi sumur resapan itu yang sudah terpasang itu 19.042 titik dan terus diproses untuk mencapai 26.932 titik sampai akhir Desember. Nah, ini yang sedang kami upayakan," kata Riza.

Lanjut dia, pengerjaan tersebut sudah berdasarkan anggaran yang ada. Dalam pengerjaannya sudah ditenderkan menggunakan e-katalog.

Riza juga menyatakan untuk pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab dari Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta.

"Sudah ditenderkan pakai e-katalog kan tinggal proses pelaksanaan, tinggal tunggu sampai selesai," jelas Riza.

(Muhammad Fikram Hakim Suladi)