Ganjar Pranowo Dilarang ke luar Jawa Tengah untuk Safari Politik?

Liputan6.com, Jakarta Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto angkat suara soal isu adanya larangan bagi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk keluar kota atau bersafari politik.

Isu larangan itu disebut untuk membendung pegerakan Ganjar yang saat ini terus menuai elektabilitas tinggi di berbagai survei Pilpres 2024.

Hasto pun menegaskan tak pernah ada pertemuan khusus untuk membahas Ganjar. “Pertemuan itu tidak ada,” kata Hasto, Kamis (22/7/2022).

Dia menyatakan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tidak melarang kampanye bagi para kader. Namun, kampanye yang dimaksud adalah soft campaign.

"Kalau kampanye sudah ditegaskan Bu Mega kader itu soft campaign. Kalau soft campaign kita tidak larang. Tapi itu untuk kepentingan partai bukan pencitraan orang per orang. Ini soft campaign persoalan rakyat karena kita tidak ingin pemimpin PDIP mengawang," jelas Hasto.

Dia lantas menjelaskan bahwa PDIP punya mekanisme sendiri soal kunjungan dan penugasan kader ke daerah di luar wilayah pemilihannya.

Hasto menyebut, pejabat PDIP yang ingin mengunjungi kader di daerah lain harus mengantongi surat penugasan dari dewan pimpinan pusat (DPP) atau undangan dari daerah yang akan dikunjunginya.

"Kader partai untuk bertemu dengan struktur partai harus melalui penugasan atau surat undangan. Karena ada aturan untuk adanya kerja sama pengurus partai baik kepala daerah provinsi ke kabupaten atau kota atau sebaliknya. Itu ada mekanisme partai dan harus dikomunikasikan," ungkap dia.

Hasto lantas menyebutkan bahwa DPP PDIP pernah menegur kepala daerah yang terlalu sering berada di Jakarta dan meninggalkan daerah yang dipimpinnya.

Menurut dia, setiap kepala daerah, tugasnya adalah membangun kemajuan di wilayahnya sendiri.

"Kami pernah mengkritik dengan memberikan teguran tertulis kepada kepala daerah yang terlalu sering ke Jakarta. Karena ketika menjadi kepala daerah ya tugasnya membangun kemajuan daerahnya. Jadi setiap kader partai harus konsentrasi dengan tugas di wilayahnya," ujar dia.

Sebelumnya, Hasto mewanti, soal calon presiden atau capres yang akan diusung oleh partainya haruslah seorang kader yang taat aturan.

Hal itu disampaikan Hasto saat di Rapat Tiga Pilar Partai PDIP Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) dalam rangka menindaklanjuti hasil Rakernas II.

"Ibu Mega mempertimbangkan yang terbaik bagi bangsa dan negara, mencari pemimpin yang betul-betul mengakar pada rakyat, dipimpin oleh ideologi Pancasila sehingga bisa menentukan arah masa depan. Itu yang dicari Bu Mega dan kader PDI Perjuangan harus taat asas," kata Hasto, seperti dikutip dalam keterangan pers diterima, Minggu (17/7/2022).