Isu Reshuffle Mencuat, NasDem Tegaskan Tak Akan Keluar dari Koalisi Jokowi-Ma'ruf

Liputan6.com, Jakarta - Isu reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju mengemuka setelah Partai NasDem yang merupakan anggota koalisi pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi-Ma'ruf Amin mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden (Capres) 2024.

Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali menegaskan, partainya tidak akan keluar dari koalisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf hanya karena sudah mengambil sikap politik untuk Pemilu 2024. Dia menyatakan, NasDem terus berkomitmen mengawal pemerintahan Jokowi hingga tuntas. 

"Kesepakatan politik di koalisi Pak Jokowi, Partai Nasdem ini satu-satunya alasan adalah karena figur Pak Jokowi. Jadi kami tidak terikat dengan partai lain, karena tidak ada keterikatan dengan partai lain," kata Ahmad Ali, saat dihubungi merdeka.com, Jumat (14/10/2022).

"Kemudian persoalan apapun itu tidak akan mengurangi komitmen Partai NasDem. Bagi kita komitmen itu tidak bisa dilanggar dengan alasan apapun," sambungnya.

Ali menegaskan, hanya ada satu orang yang bisa melakukan reshuffle kabinet, yakni Presiden Jokowi. Karena itu, dia tak mau ambil pusing jika partai lain tidak suka dengan langkah politik yang diambil NasDem untuk Pilpres 2024.

"Ketika ditanya Nasdem akan keluar atau tidak aman, tidak ada orang yang berhak mengeluarkan kami dari kabinet ini, karena ini adalah koalisi yang kami bangun komitmen dari 2019-2024. Jadi persoalan kemudian menterinya NasDem mau di-reshuffle karena tidak cakap, tidak cerdas tidak mampu membantu pemerintah monggo silahkan, enggak ada masalah," tegasnya.

"Pak Jokowi tahu kok bagaimana cara NasDem berteman sebagaimana komitmen NasDem berkoalisi. Namun, yang berhak menilai ini hanya satu orang Pak Jokowi, partai-partai lain tidak punya hak untuk menilai itu," ucap Ali menambahkan.

Oleh karena itu, Ahmad Ali menegaskan, NasDem tidak akan pernah keluar dari pemerintahan Jokowi. Apalagi hanya karena Partai NasDem mendeklarasikan Anies Baswedan.

"Sikap kami jelas. Kami tidak akan pernah keluar dari koalisi. Karena itu adalah komitmen yang harus dipertanggungjawabkan di pemerintahan Jokowi selama 2024," katanya menandaskan.

Reporter: Alma Fikhasari

Merdeka.com

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan reshuffle kabinet akan dilakukan. Menurut dia, rencana tersebut akan selalu ada dan tinggal tergantung pelaksanaan tentang kapan diputuskan.

"Rencana selalu ada. Pelaksanaan nanti diputuskan," kata dia di sela peninjauan Stasiun Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Tengalluar, Bandung, Jawa Barat, Kamis (13/10/2022).

Meski demikian, Jokowi tidak merinci siapa jajaran kabinetnya yang akan tergusur dalam reshuffle mendatang.

Jika benar, nantinya hal ini akan menjadi reshuffle jilid kedelapan pada era pemerintahan Jokowi sejak menjabat.

Diketahui, reshuffle jilid pertama Jokowi terjadi pada Rabu 12 Agustus 2015, kemudian jilid kedua pada Rabu 27 Juli 2016, ketiga pada Rabu 17 Januari 2018, keempat pada Rabu 15 Agustus 2018.

Lalu kelima pada Rabu 23 Desember 2020, keenam pada Rabu, 28 April 2021, dan ketujuh pada Rabu, 15 Juni 2022. Menariknya, semua reshuffle dilakukan pada hari Rabu.

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, menilai Jokowi membutuhkan menteri yang loyal dan tidak mendukung antitesa Jokowi.

Diketahui, NasDem merupakan parpol koalisi yang tengah disorot. Sebab, salah satu kadernya yakni Zulfan Lindan menyatakan Anies Baswedan (capres yang diusung NasDem) sebagai antitesis Jokowi.

“Pak Jokowi tadi menyampaikan itu (rencana reshuffle) kan bukan tanpa konteks. Jadi kami dukung Pak Jokowi,” kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Kamis (13/10/2022).

Hasto mengingatkan, menteri harus tegak lurus dengan semua kebijakan presiden. Begitu pula menteri tidak boleh mendukung antitesa presiden.

“Dalam sistem presidential tidak ada menteri yang menyiapkan antisesa bagi Pak Jokowi. Itu prinsip. Karena jangan sampai menciptakan kerumitan dalam tata pemerintahan negara,” kata Hasto.

Menurut Hasto, Jokowi hanya membutuhkan koalisi dan menteri yang loyal.

“Apa yang disampaikan Pak Jokowi sangat bagus, karena itu adalah hak prerogatif dari presiden. Karena Pak Jokowi perlu menteri yang loyal dan solid untuk bekerja bersama demi menyelesaikan masalah rakyat. Supaya nanti di Pemilu 2024 dalam kondisi sense of happines,” kata Hasto.

Saat ditanya soal loyal tidaknya anggota koalisi dan menteri Kabinet Indonesia Maju saat ini, Hasto menjawab bahwa Jokowi hanya membutuhkan pembantu yang tunduk, bukan menjadi antitesa. Namun dia tidak mengungkap siapa menteri yang menjadi antitesa.

“Menteri-menteri yang menjadi pembantu presiden yang harus tunduk sepenuhnya pada kebijakan presiden,” kata Sekjen PDIP.

“Tidak boleh ikut menyiapkan antisesa bagi presiden,” ucap Hasto memungkasi.