Jokowi ke BP2MI: Pekerja Migran Indonesia Harus Tercatat dan Terpantau

Jokowi meminta Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) untuk terus bekerja keras mencatat seluruh PMI di luar negeri.

oleh Lizsa Egeham diperbarui 17 Okt 2022, 15:11 WIB
Diterbitkan 17 Okt 2022, 15:11 WIB
Presiden Jokowi Menyalami Pekerja Migran Indonesia
Momen Presiden Jokowi saat menyalami dan melepas PM skema government to government (G to G) ke Korea Selatan di Hotel El Royale Jakarta, Senin (17/10/2022). (Dok. Biro Pers Sekretariat Presiden)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjelaskan saat ini total pekerja migran Indonesia (PMI) yang bekerja di luar negeri mencapai 9 juta orang. Namun, baru setengah dari jumlah tersebut yang merupakan pekerja legal secara hukum.

Jokowi pun meminta Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) untuk terus bekerja keras mencatat seluruh PMI di luar negeri. Hal ini untuk mengurangi adanya pekerja migran melalui jalur ilegal.

"Inilah yang saya tugaskan sejak 2,5 tahun yang lalu kepada Pak Benny Rhamdani (Kepala BP2MI) agar itu terus dipangkas, dikurangi, dan segera bisa dihilangkan," kata Jokowi saat melepas PM skema government to government (G to G) ke Korea Selatan di Hotel El Royale Jakarta, Senin (17/10/2022).

"Semua pekerja migran kita harus tercatat, harus terpantau, harus bisa dilihat di mana dia bekerja, karena ini menyangkut perlindungan, menyangkut keselamatan kita semuanya," sambungnya.

Dia mengaku senang dengan pelepasan PMI ke Korea Selatan. Jokowi menilai PMI yang diberangkatkan merupakan sumber daya manusia (SDM) dengan kompetensi, keterampilan, pendidikan, serta semangat tinggi.

"Saya lihat tadi semangatnya (para PMI) betul-betul sebuah semangat yang optimistis. Saya senang karena Saudara-Saudara ini disiapkan, ada pembekalan, tujuannya jelas," ujarnya.

Jokowi juga mengaku senang karena saat ini makin banyak permintaan PMI melalui skema lain seperti private to private dan business to business.

Untuk itu, dia meminta kementerian/lembaga terkait, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan dan BP2MI, untuk menyiapkan permintaan tersebut sehingga tenaga yang dikirimkan betul-betul memiliki keterampilan baik.

"Saya senang ini akan banyak lagi private to private, B2B yang permintaannya juga banyak, welder, ngelas, ada permintaan 1.800 (orang). Ini juga kalau tidak disiapkan, ini sebuah keterampilan yang tidak mudah," tuturnya.

"Ini tugas besar bagi Bu Menaker dan Pak Kepala BP2MI sehingga betul-betul pekerja-pekerja terampil dengan skill tinggi ini harus benar-benar kita siapkan," imbuh Jokowi.


Pesan Jokowi kepada PMI

Presiden Joko Widodo (Jokowi)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memberikan sambutan 'Peluncuran dan Penyuntikan Perdana Vaksin IndoVac' di Kantor Pusat Bio Farma, Bandung, Jawa Barat pada Kamis, 13 Oktober 2022. (Dok Humas Sekretariat Kabinet RI/Jay)

Disisi lain, dia mengingatkan para PMI untuk bijak dalam menggunakan penghasilan yang telah didapatkan nantinya. Pasalnya, jumlah penghasilan yang didapatkan nanti cukup tinggi.

Oleh sebab itu, Jokowi mendorong para PMI menyisihkan penghasilannya untuk ditabung dan tidak konsumtif dalam menggunakan penghasilan tersebut.

"Jangan nanti mentang-mentang kita sudah di Korea yang dibeli handphone yang bagus, itu konsumtif hati-hati, beli pakaian yang bagus-bagus, yang bermerek. Masukkan ke rekening ya, ditabung dengan rekening yang jelas," pungkas Jokowi.

infografis tenaga kerja asing di Indonesia
infografis tenaga kerja asing di Indonesia(Liputan6.com/Triyasni)
Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya