HEADLINE: Menanti Kejutan di HUT ke-50 PDIP, Megawati Akan Umumkan Capres 2024?

Liputan6.com, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP bakal menggelar Hari Ulang Tahun (HUT) ke-50 partai di JIEXPO Kemayoran Jakarta, pada 10 Januari 2023. Peringatan HUT ke-50 ini akan menjadi pembuka untuk mengawali tahun politik 2023.

Banyak pihak menduga HUT PDIP ke-50 akan menjadi momentum pengumuman sosok calon presiden (Capres) dari PDIP. Mengingat, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputi dikabarkan akan memberikan kejutan atau element of suprise di HUT PDIP ke-50 tersebut.

Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago menilai HUT PDIP ke-50 merupakan momentum penting bagi PDIP untuk menyampaikan pikiran dan gagasan dalam membangun ke-Indonesiaan, kebhinekaan, kemajemukan dan keadilan kepada kader dan juga masyarakat.

"Ini momentum emas PDIP untuk meyakinkan dan menyapa untuk kemudian menyampaikan buah pikiran narasi gagasan kepada kader-kader dan para masyarakat," kata Pangi kepada Liputan6.com Senin (9/1/2023).

Namun, terkait pengumuman Capres atau Cawapres PDIP sendiri, Pangi tidak meyakini bahwa PDIP bakal mengumumkan sosok Capres 2024 di HUT PDIP ke-50 besok. Hal ini berkaca pada faktor lain seperti poros koalisi yang hingga saat ini belum dibentuk PDIP.

"Saya rasanya tidak yakin bahwa PDIP bakal mengumumkan calon presiden (Capres), jangankan Presiden sampai sejauh ini partai koalisi atau teman koalisi PDIP saja belum terbentuk," kata Pangi.

Kendati demikian, Pangi menyebut pengumuman capres PDIP kemungkinan bisa saja dilakukan sebagai sebuah kejutan atau bagian dari pada element of suprise dari PDIP sendiri. Hal ini tergantung bagaimana strategi PDIP dalam penentuan sosok capres di Pemulu 2024.

"Kalau yang kita dengar, PDIP tidak ingin terburu-buru dalam menentukan capres-nya. Tapi kalau memang ada kejutan ya mungkin saja sosok calon presiden diumumkan di HUT ke-50," ujarnya.

Pangi menilai PDIP merupakan salah satu partai yang sudah selesai melewati masa pencarian popularitas. Artinya, PDIP dapat disebut sebagai partai yang sudah punya ikatan kedekatan dengan rakyatnya, Termasuk kesamaan kepentingan dalam hal program maupun yang lainnya. Sehingga, tidak terlalu mengandalkan figur.

"PDIP adalah partai yang tidak terlalu mengadalkan figur tetapi lebih mengandalkan kekuatan kaderisasi. Hal ini juga merujuk pada dukungan PDIP terhadap sistem proporsional tertutup di Pemilu 2024," pungkasnya.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif IndoStrategic, Ahmad Khoirul Umam menjelaskan terkait kemungkinan adanya kejutan di HUT PDIP ke-50. Menurutnya, kejutan akan terjadi apabila Ketum PDIP Megawati mengumumkan nama Capres dan skema koalisi PDIP.

"Kejutan akan terjadi jika Bu Mega mengumumkan nama Capres dan skema koalisi dari PDIP. Selain keputusan penetapan nama Capres dan skema koalisi, rasanya tidak akan menjadi kejutan besar," kata Umam kepada Liputan6.com Senin (9/1/2023).

Dia menambahkan, yang dimaksud kejutan pengumuman Capres PDIP ini jika PDIP hanya menetapkan satu sosok Capres, tetapi apabila dalam pengumuman tersebut menetapkan dua nama Capres, rasanya itu tidak akan menjadi kejutan.

"Bisa disebut kejutan jika PDIP menetapkan satu nama Capres saja. Tapi jika PDIP masih menetapkan dua nama Capres, misalnya Puan dan Ganjar, rasanya itu tidak akan menjadi kejutan. Karena menetapkan dua nama Capres merupakan strategi cari aman dan kurang tegas dalam melangkah, ujarnya.

Dosen Universitas Paramadina ini menyebut pengumuman sosok Capres dan skema koalisi PDIP akan menggerakkan dinamika politik nasional, terlebih bisa memicu percepatan deklarasi Capres-Cawapres koalisi lainnya.

"Terlebih di koalisi KIB yang selama ini langkahnya terkunci oleh sikap politik PDIP yang belum melangkah pasti," Umam menandasi.

Adapun Pengamat Politik KedaiKOPI, Hendri Satrio menilai Megawati Soekarnoputri memang selalu memberikan petunjuk-petunjuk khusus bila ingin memberikan kejutan terkait pencapresan. Dia mengaku sudah mencatat sejumlah petunjuk yang muncul, namun ia belum mau mengungkapkannya secara gamblang.

"Kita juga menunggu kejutan apa yang diberikan gitu, tapi biasanya kalau ada penugasan khusus dari PDI Perjuangan terkait pencapresan, biasanya ada hints-hints khusus, hints tertentu dari beliau," kata Hendri kepada Liputan6.com, Senin (9/1/2023).

Selain itu, kata Hendri momentum HUT ke-50 PDIP juga menjadi penanda 10 tahun partai berlambang kepala banteng itu menjadi partai politik (parpol) penguasa di Indonesia.

Lebih lanjut, Hendri mendapati bahwa berdasarkan survei PDIP juga berpeluang menang untuk ketiga kalinya atau hattrick pada Pemilu 2024 mendatang. Peluang itu, kata Hendri nantinya sangat bergantung pada capres yang diusung.

"Jadi memang bagaimana nanti 2024, kalau hattrick sih dari survei KedaiKOPI itu kemungkinan besar mereka bisa PDI Perjuangan hattrick," kata dia.

Hendri juga menyoroti soal Megawati yang kembali diusulkan untuk maju sebagai capres pada gelaran pemilihan presiden (pilpres) 2024. Hendri tak yakin bila Megawati bakal menunjuk dirinya sendiri walaupun dia punya kuasa untuk melakukannya.

"Menurut saya agak aneh sih kalau Bu Mega mengumumkan dirinya sendiri, aneh ya saya engga yakin kalau Bu Mega akan mengumumkan dirinya sendiri," jelas Hendri.

Kecuali, kata Hendri memang ada desakan dari akar rumput PDIP untuk mengajukan Megawati sebagai capres 2024. Pasalnya, ujar Hendri alih-alih mengacu pada hasil survei, PDIP selalu menilai ideologi kadernya terlebih dahulu apabila hendak ditunjuk sebagai pemimpin.

"Jadi kepala daerah atau presiden itu yang dinilai memang ideologinya, jadi bukan melulu tentang hasil survei. Kan sudah dilihat itu berbagai kejadian, ketika ditunjuk Jokowi dan Pak Ganjar," terangnya.

Kemudian, Hendri memandang bahwa PDIP tetap perlu menjalin koalisi dengan parpol lain jika ingin memenangkan Pemilu 2024. Jika memaksa maju sendirian, PDIP kemungkinan kalah dalam kontestasi Pemilu 2024.

"PDIP sangat mungkin berkoalisi kalau dari hasil surveinya KedaiKOPI kalau mereka sendirian kalah tuh, jadi memang harus berkoalisi," ucapnya.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dianggap paling berpotensi untuk diajak berkoalisi dengan PDIP. Terlebih, kata dia PKB juga punya rekam jejak pernah bekerja sama dengan PDIP.

"Nah karena mereka nasionalisnya kental, jadi mungkin akan berkoalisi dengan yang religiusnya juga kental, nah yang pernah bekerjasama dengan mereka kan PKB ya. Jadi mungkin saja dengan PKB," ungkapnya.

Kendati demikian, Hendri juga melihat sejumlah hal yang menjadi tantangan bagi PDIP menuju Pemilu 2024 diantaranya berkaitan dengan suksesnya kepemimpinan di internal PDIP sendiri. Mengingat sejarah berdirinya partai di tangan Sukarno hingga Megawati yang diperjuangan sedemikian rupa hingga menjadi parpol penguasa.

"Menurut saya tantangan PDIP jelang 2024 ini adalah suksesi kepemimpinan di internal PDI Perjuangan. Selama berdirinya PDI kemudian berubah menjadi PDI Perjuangan itu hanya ditangan Ibu Mega PDI Perjuangan bisa menjadi partai yang besar," kata dia.

Sedangkan Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menilai PDIP belum akan menggunakan momentum HUT ke-50 sebagai ajang deklarasi calon Presiden (Capres). Hal ini dikarenakan masih terlalu dini dan akan menguntungkan lawan.

"Saya melihat HUT PDIP yang ke-50 ini di tanggal 10 masih belum ada kejutan terkait dengan siapa yang akan dicapreskan oleh Megawati, hal itu terlalu dini, dan akan terbaca oleh lawan politik," kata Ujang kepada Liputan6.com Senin (9/1/2023).

Ketua Umum PDIP Megawati disebut hanya akan melakukan konsolidasi internal untuk menguatkan soliditas kader agar tidak terjadi perpecahan di internal PDIP sendiri. Mengingat, adanya dua sosok capres PDIP yaitu Ganjar dan Puan yang membuat dinamika internal PDIP berpotensi pecah.

"Saya melihat sekarang adalah masanya konsolidasi di internal. Artinya karena ada dua calon di PDIP yaitu Puan dan Ganjar. Maka konsolidasi internal lebih urgent dilakukan agar PDIP tidak pecah dan tetap solid bersatu," ujarnya.

Ujang meyakini bahwa terkait pengumuman atau deklarasi capres PDIP masih panjang perjalanannya. Mengingat, elektabilitas capres maupun cawapres PDIP sendiri masih diangka 30 persen.

"Semuanya harus dikalkulasikan secara matang, saat ini masih belum kelihatan elektabilitas capres-cawapres PDIP masih diangka 30. Masih panjang perjalannnya," kata Ujang.

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani mengatakan akan ada kejutan di acara HUT ke-50 PDIP yang akan digelar di Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa, 10 Januari 2023.

Namun, Puan menyebut kejutan itu hanya diketahui dan akan disampaikan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Setiap ulang tahun kan ada surprise. Tapi namanya surprise, ya enggak tahu. Cuma ibu ketua umum (yang tahu)," kata Puan di Jakarta Barat, Senin (9/1/2023).

Puan enggan membeberkan terkait kejutan maupun peluang diumumkannya nama calon presiden yang akan diusung PDIP. Ia meminta semua pihak bersabar menunggu besok. "Lihat saja, kita tunggu besok," tegasnya.

"Kalo kemudian besok tiba-tiba ada surprise siapa nama bakal calon capres atau cawapres PDI Perjuangan akan disampaikan, kemungkinan bisa saja," sambung Puan.

Puan mengingatkan bahwa Megawati akan menyampaikan pidato politik kepada seluruh kader. Nantinya semua pemikiran dan keputusan akan disampaikan langsung berdasar catatan-catatan Mega.

"Pidato ketua umum itu kan ada yg dari hati, ada yang dari pikiran, ada yang menang sudah tercatat," ujarnya.

Selain itu, Puan mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi juga akan hadir, sementara tokoh partai lain, lanjut Puan, memang tidak diundang.

"Jadi kami meminta maaf kepada seluruh ketua umum jikalau memang besok tidak berkesempatan hadir. Karena ini adalah agenda internal PDI Perjuangan," pungkas Puan.

Sementara itu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri disebut sudah mengantongi nama calon presiden yang bakal diusung partai berlambang banteng itu. Namun, menurut Ketua DPP PDIP Puan Maharani, Megawati masih menunggu waktu yang tepat untuk mengumumkan.

"Ibu ketua umum sudah punya nama di kantongnya, tinggal diumumin," ujar Puan saat Bimtek anggota DPRD PDIP se-Indonesia di kawasan Jakarta Pusat, Senin, (9/1/2022).

Kepada kader PDIP, Puan meminta tidak perlu bingung memikirkan siapa calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung, sebab Megawati sudah memiliki keputusan.

"Jadi enggak usah nengok kiri kanan. Enggak usah bingung harus si ini harus si itu. Kayaknya si ini kayaknya si itu surveinya tinggi ya si ini kayaknya cocok sama si ini," tegas Puan.

Para kader PDIP diminta untuk fokus bekerja turun ke lapangan. Pada waktunya nanti Megawati akan mengeluarkan instruksi terkait calon presiden dan calon wakil presiden. Semua kader tinggal ikut dan patuh atas keputusan tersebut.

"Udah lurus saja kerja kerja kerja di lapangan. Pada waktunya tunggu tanggal mainnya," ucap Puan.

Wacana PDIP Umumkan Capres Disambut KIB

Wacana PDI Perjuangan bakal memberikan kejutan saat perayaan HUT ke 50, pada 10 Januari 2023 nanti makin terhembus. Adanya kemungkinan soal pengumuman nama calon presiden (capres) atau calon wakil presiden (cawapres) tengah menjadi sorotan.

Menanggapi kabar itu, Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto tak mau ambil pusing. Sebab, Golkar akan mengambil langkah soal penentuan capres dan cawapres bersama Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) PAN dan PPP, setelahnya.

"Tenang, tungguin aja. Sikap (KIB) sesuai tanggal main," kata Airlangga saat ditemui wartawan di hotel, kawasan Jakarta Selatan, Minggu 8 Januari 2022.

Dalam kesempatan itu, Airlangga tak ingin banyak memberikan komentar lebih lanjut soal kemungkinan PDIP yang mengumumkan pasangan capres dan cawapresnya, saat HUT ke 50 nanti.

Secara terpisah, Waketum PPP, Amir Uskara menyatakan jika partainya masih memantau terlebih dahulu pergerakan politik dari PDI Perjuangan.

"Kita lihat dulu, kita lihat dulu perkembangan. Artinya konstelasi terakhir kita akan lihat. Nanti kita lihat setelah harlah PDIP bagaimana kondisi konstelasi yang ada," ujar Amir kepada wartawan usai pertemuan di kawasan Jakarta Selatan, Minggu 8 Januari 2022.

Salah satunya adalah hasil keputusan politik yang akan diumumkan oleh PDIP ketika perayaan HUT ke 50.

"Ya tunggu setelah tanggal 10 lah. Ya kan kita mau lihat dulu, namanya mau bertanding kan kita harus lihat dulu siapa lawan tanding kita kan," ujar Amir.

Meski dalam perayaan HUT PDIP ada kemungkinan tidak mengumumkan nama kandidat Capres dan Cawapres, tetapi Amir menilai sekiranya perlu dilihat lebih jauh hasil keputusan politik dari partai berlogo banteng tersebut.

"Makanya kita lihat dulu," ucapnya.

Jelang perayaan HUT yang ke-50 pada 10 Januari 2024, DPP PDI Perjuangan (PDIP) menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan sejumlah tokoh pemuka pendapat (opinion leader) yang dilaksanakan di kantor pusat partai di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat.

Opinion leader yang hadir adalah Fachry Ali, Ubeidilah Badrun, Airlangga Pribadi Kusman, Philip J Vermonte, Yudi Latif, Arya Fernandez, Pangi Syarwi Chaniago dan Adi Prayitno.

Hasto menjelaskan pertemuan dengan opinion leader itu dilakukan dalam rangka perayaan HUT PDIP ke-50 pada 10 Januari besok.

“Usia ke-50 tahun ini PDI Perjuangan melakukan kritik dan otokritik, mendengarkan masukan para pakar, agar bisa lebih mantap di dalam melakukan pelembagaan Partai, memperkuat komitmen pada wong cilik dan juga tanggung jawab bagi masa depan. Itulah motivasi utama pertemuan ini,” kata dia.

Dengan hadirnya para opinion leaders, PDIP ingin mendapat saran dan masukan bagi kiprah Partai ke depan, khususnya menyongsong Pemilu 2024 dan Indonesia Emas 2045.

Di dalam pertemuan itu, Fachry Ali mengatakan modal paling besar bagi PDIP adalah modal budaya yang berkembang di tengah masyarakat, yakni simpati di hati sanubari masyarakat terhadap partai berlambang kepala banteng itu.

Rasa cinta itu salah satunya terbangun dari sejak era Soekarno dan kemudian di era Megawati Soekarnoputri yang ditekan di masa Orde Baru.

“Hal ini penting untuk dikemukakan karena pada pemilu 2004 saat PDIP kalah, modal kultural itu disia-siakan,” kata Fachry Ali.

Baginya PDIP harus waspada dengan kutukan kekuasaan dalam artian siapapun yang berkuasa, ia harus menjaga rasa cinta rakyat karena itulah modal terkuat partai politik.

Selain itu, Fachry juga menyatakan bahwa PDIP adalah partai politik yang bisa disebut sebagai pahlawan demokrasi. “Yakni ketika Mbak Mega menolak gagasan pemunduran pemilu dan menolak gagasan tiga periode presidensi,” imbuh Fachry Ali.

Dan jelang umur 50 tahun, PDIP terlihat selalu bergerak secara konstitusional dan minus manuver politik. Karenanya dia menyarankan PDIP agar lebih sering melakukan manuver politik.

“Terkesan PDIP selalu defensif, yang sebenarnya dalam konteks berpolitik, itu kurang positif. Dalam konteks visi misi presiden nanti, sikap defensif PDIP ini menurut saya harus dihilangkan dulu,” kata Fachry Ali.

Peran Strategis

Connie Rahakundini Bakrie mengatakan sebagai parpol terbesar di Indonesia, PDIP memiliki peran strategis dalam menentukan arah masa depan bangsa Indonesia.

PDIP dinilainya akan menjadi salah satu faktor penting yang, misalnya, bisa merubah paradigma pertahanan dan diplomasi politik luar negeri Indonesia dari yang saat ini defensif menjadi lebih ofensif.

“Saya percaya PDIP mampu mewujudkan organisasi politik yang solid, punya bilai, dan teguh memegang ideologinya untuk membawa Indonesia maju sebagai negara yang kuat,” kata Connie.

Sementara, Yudi Latif mengatakan ada sejumlah tantangan global yang urgen untuk dipahami. Yakni tantangan menghadapi diverse democracy, seluruh masyarakat demokrasi dunia tergagap meresponsnya.

Tantangan kedua adalah menghadapi stagnasi dan krisis ekonomi di dalam situasi kesenjangan ekonomi yang lebar. Situasi saat ini butuh empati dan solidaritas tinggi, namun nyatanya yang berkembang adalah saling benci dan menyangkal.

Tantangan ketiga adalah bagaimana mengembangkan kemajuan peradaban dalam konteks global order yang juga ramah terhadap perubahan ekosistem lingkungan global. Jadi, kata Yudi Latif, bagaimana dunia maju teknologi tapi juga harmoni dengan lingkungan.

Yudi menegaskan, sebenarnya semua tantangan global itu sudah direspons oleh Pancasila. Sayangnya, orang Indonesia kerap tak sadari soal Pancasila dan justru berkiblat kepada demokrasi model AS, misalnya.

“PDIP adalah jangkar atau pasak bumi bagaimana mengembangkan demokrasi dalam masyarakat multikultur. Cara Indonesia selesaikan masalah keragaman, misalnya. Maka masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim bersedia memberikan hak yang sama kepada minoritas,” urai Yudi Latif.

“Saya melihat modal dasar itu belakangan tergerus karena munculnya politik identitas akibat pengaruh global. Sehingga bagaimana ke depan kita kendalikan tendensi eksplosif politik identitas dan PDIP ada terdepan menyangkut masalah itu,” tegas Yudi Latif.