Pemerintah Wajibkan Pencadangan Data Nasional Usai Diserang Hacker, Langkah Terlambat?

AHY: Penundaan Pemilu Hadir Setelah Isu Tiga Periode, Apakah Ini Kebetulan Belaka?

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mempertanyakan wacana kontroversial seperti penundaan pemilu, sistem pemilu proporsional tertutup, hingga presiden tiga periode yang muncul secara berdekatan.

oleh Delvira Hutabarat diperbarui 14 Mar 2023, 19:10 WIB

Diterbitkan 14 Mar 2023, 19:10 WIB

Ketum Partai Demokrat Tanggapi Sejumlah Isu Politik Terbaru

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyoroti sejumlah isu politik terbaru dalam jumpa pers awal tahun di DPP Partai Demokrat, Jakarta, Kamis (12/1/2023). AHY berharap tahapan pemilu bisa berjalan dengan lancar hingga 2024. Dia juga meminta agar KPU dan Bawaslu bisa menjalankan amanah sebagai penyelenggara pemilu dengan independen dan netral. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mempertanyakan wacana kontroversial seperti penundaan pemilu, sistem pemilu proporsional tertutup, hingga presiden tiga periode yang muncul secara berdekatan. Ia meyakini kemunculan isu-isu tersebut bukan kebetulan semata.

"Apakah ini sebuah kebetulan belaka? Keputusan menunda Pemilu tersebut hadir setelah isu tiga periode, perpanjangan masa jabatan presiden, hingga kontroversi sistem pemilu proporsional tertutup," kata AHY dalam pidato politiknya di Tennis Indoor Senayan, Selasa (14/3/2023).

AHY menegaskan sikap Demokrat dan 7 parpol parlemen menolak sistem pemilu tertutup diberlakukan. Ia menyebut sistem terbuka adalah sistem terbaik.

"Sistem proporsional terbuka adalah produk dari kemajuan kualitas demokrasi," kata dia.

Menurut AHY, sistem pemilu terbuka memungkinkan hak warga negara untuk dipilih dan memilih. Sementara sistem proporsional tertutup menurutnya hanya seperti membeli kucing dalam karung.

"Bagi warga negara yang memiliki hak untuk memilih, terbuka ruang untuk mengenal langsung siapa yang akan menjadi wakil rakyatnya. Tidak seperti membeli kucing dalam karung," imbuh dia.

Selain itu, AHY menyinggung juga menyampaikan pernyataan Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengingatkan agar menyelamatkan konstitusi dan jangan bermain api.

"Kami mencermati wejangan dari Ketua Majelis Tinggi kami, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Bangsa ini tengah diuji. Banyak godaan. Karena itu, jangan ada yang bermain api, terbakar nanti. Mari selamatkan konstitusi dan demokrasi. Mari dengarkan suara rakyat dengan segenap hati kita," pungkasnya.

AHY Khawatir Indonesia Jadi Banana Republic

Partai Demokrat Resmi Dukung Anies Baswedan Maju Capres 2024

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan pernyataan kepada awak media usai menggelar rapat terbatas bersama Anies Baswedan di DPP Partai Demokrat, Jakarta, Kamis (2/3/2023). Dalam rapat terbatas tersebut membahas bahwa Partai Demokrat telah resmi memberikan dukungan kepada Anies Baswedan untuk maju sebagai calon presiden pada Pemilihan Presiden 2024. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan penundaan pemilu akan membuat buruk citra Indonesia di dunia. AHY bahkan menyebut Indonesia akan dipandang sebagai republik pisang atau banana republic, sebab kursi pemerintahan diduduki oleh orang-orang yang tidak dipilih secara demokratis.

"Saya khawatir dunia akan melihat indonesia sebagai banana republic, banana republic karena semua pejabat demua pejabat negara menduduki kursi kekuasaan tanpa pemilu yang demokratis," ujar AHY dalam pidato politik di Tennis Indoor Senayan, Selasa (14/322023).

Diketahui, istilah banana republic diciptakan penulis Amerika Serikat, O. Henry untuk merujuk negara-negara yang dipimpin oleh oligarki dan diktaktor.

AHY mempertanyakan apabila ada penundaan pemilu maka apakah akan ada Plt presiden hingga Plt DPR. Ia menegaskan anpa ada pemilu maka pemimpin negara tidak punya legitimasi dan tidak sah.

"Tapi tidak punya legitimasi yang kuat sehingga kekuasaan yang dimilki tidak sah sehingga dan juga tidak halal," ujar AHY.