Jokowi Buka Suara soal Anggaran Bukber Pejabat: Dipakai untuk Beri Santunan

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo atau Jokowi melarang pejabat pemerintah menggelar buka puasa bersama. Nantinya, kata dia, anggaran untuk buka puasa bersama akan dialihkan untuk memberikan santunan kepada fakir miskin hingga menggelar pasar murah bagi masyarakat.

"Anggaran yang biasanya dipakai untuk buka puasa bersama kita alihkan, kita isi untuk kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat," kata Jokowi dalam konferensi pers di Youtube Sekretariat Presiden, Senin (27/3/2023).

"Kita bantu mereka yang lebih membutuhkan pemberian santunan untuk fakir miskin, pemberian santunan untuk yatim piatu, serta masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Termasuk juga bisa dipakai untuk mengadakan pasar murah bagi masyarakat," jelasnya.

Dia menekankan bahwa larangan kegiatan buka puasa bersama ini hanya berlaku untuk internal pemerintah. Khususnya, para menteri koordinator, menteri, dan kepala lembaga pemerintah non kementerian.

Sementara itu, Jokowi mempersilahkan masyarakat untuk menggelar acara buka puasa bersama.

Adapun larangan ini dikeluarkan Jokowi karena kehidupan pejabat sedang disorot mastarakat.

"Untuk itu, saya minta agar jajaran pemerintah menyambut bulan puasa tahun ini dengan semangat kesederhanaan, tidak berlebihan," tutur Jokowi.

Sebelumnya, Mantan Ketum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siradj meminta agar surat edaran terkait peniadaan buka bersama bagi pejabat pemerintahan selama Ramadan 2023, untuk dicabut. Sebab, keputusan itu serasa memberi kesan negatif kepada umat Islam.

"Saya mohon agar surat edaran tersebut dicabut lah. Saya paham maksud surat edaran itu baik ya supaya tidak ada pemborosan-pemborosan (di lingkungan pemerintah). Tinggal itu saja penekanannya," ungkap Said kepada wartawan di Kuningan, Jakarta Selatan pada Sabtu (25/3/2023).

Ketua Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) ini menilai bila tujuan larangan buka bersama mencegah pemborosan. Sebaiknya larangan tersebut bisa dilakukan secara bertahap.

"Bisa juga hanya sekadar diimbau dan diberikan informasi bahwa buka puasa bersama tetap dibolehkan. Tapi dilarang menggunakan dana APBN atau APBD, tapi menggunakan uang pribadi boleh," ujarnya.

Terlebih, Said melanjutkan, tradisi buka puasa bersama sudah digelar di berbagai daerah dan negara, termasuk di Arab Saudi. Sehingga dia menganggap saat pidatonya, larangan buka puasa bersama terlalu over intervensi.

"Berbagai praktik 'over-intervensi oleh pemerintah' atas ruang-ruang kehidupan keagamaan, yang selama ini menjadidomain para pemimpin agama dan ormas-ormas keagamaan, dicoba diambil alih dan dicoba dipaksakan (sengaja tau tidak sengaja) melalui intervensi kebijakan yang cenderung dan disinyalir cukup represif secara psikologis bagi umat," ujar Said saat pidato.