7 Hal yang Disampaikan Anas Urbaningrum saat Berikan Pidato Politik di Monas

Liputan6.com, Jakarta - Mantan Ketua Umum Partai Demokrat yang juga didapuk menjadi Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Anas Urbaningrum menyampaikan pidato politik pada Sabtu (15/7/2023) di kawasan Monumen Nasional (Monas) Jakarta.

Hal ini lantas menjadi penanda kembalinya Anas Urbaningrum ke dunia politik usai habis masa tahanannya dalam vonis kasus korupsi Hambalang.

Kemudian, dalam kesempatan tersebut, ada sejumlah hal yang disampaikan Anas Urbaningrum. Salah satunya ia menyingung soal kezaliman politik. Dia meminta pihak yang pernah melakukan kezaliman politik untuk berhenti.

"Saya ingin mengirim pesan bagi yang pernah malakukan kedzaliman hukum tolong itu dihentikan, jangan diulangi lagi. Boleh terjadi pada Anas tapi tidak boleh terjadi pada anak-anak bangsa lain. Agar menjadi pelajaran bagi Indonesia bangsa ini. Pelajaran bagi masa depan kita semua," kata Anas di Monas, Sabtu (15/7/2023).

Anas menyebut kezaliman politik yang dulu terjadi kepadanya itu tak berlanjut pada generasi saat ini dan masa depan. Dia berharap kezaliman politik di masa lalu itu menjadi pelajaran bagi seluruh elemen bangsa.

Selain itu, Anas juga menyinggung pernyataan siap digantung di Monas saat kasus korupsi Hambalang bergulir. Dirinya meminta pihak yang pernah melakukan kezaliman hukum untuk bertobat.

"Saya ingin katakan bahwa bagi yang pernah melakukan kezaliman hukum bertobatlah, bertobatlah, tidak perlu minta maaf kepada Anas," ucap Anas.

Dia lalu berseloroh saat ditanyai peluang atau rencana silahturahmi ke Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono. Dia belum belum merencanakan pertemuan dengan SBY dalam waktu dekat.

Berikut sederet hal disampaikan Mantan Ketua Umum Partai Demokrat yang kini menjadi Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Anas Urbaningrum dalam pidato politik di kawasan Monas Jakarta dihimpun Liputan6.com:

Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum menyingung soal kezaliman politik dalam pidatonya di kawasan Monumen Nasional (Monas), Sabtu (15/7/2023). Dia meminta pihak yang pernah melakukan kezaliman politik untuk berhenti.

"Saya ingin mengirim pesan bagi yang pernah malakukan kedzaliman hukum tolong itu dihentikan, jangan diulangi lagi. Boleh terjadi pada Anas tapi tidak boleh terjadi pada anak-anak bangsa lain. Agar menjadi pelajaran bagi Indonesia bangsa ini. Pelajaran bagi masa depan kita semua," kata Anas.

Anas menyebut kezaliman politik yang dulu terjadi kepadanya itu tak berlanjut pada generasi saat ini dan masa depan. Dia berharap kezaliman politik di masa lalu itu menjadi pelajaran bagi seluruh elemen bangsa.

"Saya ulangi boleh kedzaliman hukum pada Anas, boleh persekusi hukum pada Anas karena memang terjadi, tapi harus ada hikmah yang dipetik bangsa ini bahwa tidak boleh terjadi lagi pada anak bangsa Indonesia," jelas Anas.

"Apapun agamanya, apapun suku, apapun ras, apapun partainya, apapun warna kulitnya, apapun orientasi politiknya," sambung dia.

Anas menegaskan, tidak ada satupun orang di negara Indonesia yang kedudukannya lebih tinggi atau lebih rendah satu sama lain. Semua pihak, kata dia memiliki posisi yang sama.

"Tidak ada yang lebih tinggi tidak ada yang lebih rendah bangsa bediri tegak sama. Posisinya setara posisinya egaliter. Tidak ada yang istimewa karena semua istimewa di depan merah putih, Indonesia, masa depan lebih baik," ungkap Anas.

Anas Urbaningrum lalu meminta pihak yang pernah melakukan kezaliman hukum untuk bertobat. Anas menyinggung pernyataan siap digantung di Monas saat kasus korupsi Hambalang bergulir.

"Saya ingin katakan bahwa bagi yang pernah melakukan kezaliman hukum bertobatlah, bertobatlah, tidak perlu minta maaf kepada Anas," kata dia.

Menurut Anas, tidak mengulangi kembali kezaliman hukum yang sama kepada pihak lainnya menjadi cara taubat terbaik. Saking emosionalnya, Anas sampai bergetar saat menyampaikan hal ini.

"Kemudian minta maaf pada yang menciptakan manusia, menciptakan kita semua. Saya minta maaf kalau saya bergetar soal ini," ungkap dia

Lebih lanjut, Anas menjelaskan hukum tak boleh dijadikan alat untuk memperalat siapa pun. Dia menilai kompetisi politik harus dijalankan dengan kesatria.

"Karena itu hukum tidak boleh diperalat, hukum tidak boleh menjadi alat untuk menyingkirkan siapa pun, kalau berkompetisi termasuk kompetisi politik, harus kesatria, bertanding yang kesatria, bertanding terbuka, kesatria, ayo maju satu lawan satu, terbuka," ucap Anas.

Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum didapuk menjadi Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN). Hal ini menjadi penanda kembalinya Anas ke dunia politik usai habis masa tahanannya dalam vonis kasus korupsi Hambalang.

Meski keterlibatannya dalam urusan politik di masa lampau menjerumuskan dia ke ranah hukum, Anas mengaku tak kapok kembali bergelut dengan dunia politik tanah air. Bagi dia, politik ialah panggilan untuk menjadi petugas publik.

"Begini, politik itu, saya ingin katakan ya politik itu adalah tugas publik, jadi terjun ke politik sesungguhnya adalah bersedia untuk menjadi petugas publik. Saya ulangi terjun ke politik sesungguhnya adalah bersedia untuk menjadi petugas publik," kata Anas Urbaningrum.

Anas menyampaikan, terjun ke dunia politik juga menjadi salah satu caranya membalas kebaikan yang pernah dia terima dari pemerintah Indonesia di masa lalu.

Meskipun, kata dia dia pernah mendapat ketidakadilan soal hukum beberapa waktu belakangan.

"Saya yang pernah menjadi aktivis, saya yang pernah mendapatkan fasilitas berupa kebaikan kebaikan indonesia, bisa sekolah, bisa belajar apa saja, bisa agak mengerti tentang keadaan Indonesia," kata Anas.

"Nah cara saya untuk membalasnya adalah apa? Saya harus berani dan bersiap menjadi petugas politik. Adalah petugas publik. Jadi itulah kenapa saya kembali berpolitik," sambung dia.

Kendati demikian, Anas mengaku tak punya target khusus yang hendak dituju dalam dunia politik.

Anas menuturkan, bakal siap menjalankan segala pekerjaan yang diamanahkan kepadanya ke depan.

"Saya tidak pernah merumuskan target yang sangat khusus, yang penting apa yang di depan mata ditugaskan diamanahkan kepada saya, saya tunaikan dengan sebaik-baiknya," ucap dia.

Anas menyerahkan, penilaian terhadap kinerjanya kelak kepada khalayak secara luas. Dia menyebut, akan mengemban tugas sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Anas Urbaningrum berseloroh saat ditanyai peluang atau rencana silahturahmi ke Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Dia belum belum merencanakan pertemuan dengan SBY dalam waktu dekat.

Anas justru berseloroh, menyebut baru punya rencana bakal makan bakso bersama Mantan Ketua Umum PKN Gede Pasek Suardika sambil bernostalgia.

"Saya sama Pak Pasek sedang merencanakan makan bakso Sukowati," kata Anas Urbaningrum.

Gede Pasek yang berdiri di sebelah Anas berujar bahwa bakso Sukowati berlokasi di Cikeas, Bogor. Diketahui, kediaman SBY juga berlokasi di komplek Puri Cikeas, Desa Nagrak, Gunung Putri, Bogor.

Mendapati hal itu, Anas pun kembali melontarkan candaan, menyebut jika saat ini belum memikirkan bertemu SBY dan hanya ingin menyantap bakso.

"Ya yang penting makan bakso Sukowati dulu nanti, nostalgia nikmatnya bakso Sukowati," ungkap dia.

Menurut Anas, silahturahmi memang merupakan sesuatu hal yang baik. Namun, kata dia silahturahmi menjadi tak baik apabila dipaksakan.

"Begini, jadi silaturahim itu sesuatu yang baik, tetapi silaturahim itu juga tidak harus dipaksakan waktunya, tempatnya kan begitu," kata dia.

Anas menilai, saat ini yang terpenting bagi dia ialah bagaimana menuju dan mewujudkan masa depan yang lebih baik.

Kemudian, Anas Urbaningrum menilai tak ada bakal calon presiden (capres) yang dijegal secara tidak lazim jelang Pemilu 2024.

Anas mengaku telah mengamati hal tersebut sejak mendekam di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat hingga bebas dan kembali ke Jakarta.

"Menurut saya tidak ada satu pun capres atau bacapres yang dijegal. Menurut saya artinya dijegal dengan cara yang tidak lazim, menurut saya tidak ada," kata dia.

Terlebih, lanjut Anas Urbaningrum koalisi antar partai politik (parpol) peserta pemilihan umum (Pemilu) 2024 belum terbentuk secara utuh. Dia menyebut, pasangan capres-cawapres pun belum didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Kan belum ada yang betul-betul jadi, semuanya masih berproses. Bacapres A misalnya masih berproses koalisinnya, Bacapres B juga masih berproses, Bacapres C juga begitu," jelas dia.

Selain itu, kata Anas bisa jadi ke depan bakal ada tambahan bacapres yang hendak diusung parpol yang belum berkoalisi. Anas memandang, proses itu masih dalam konteks konsilidasi koalisi.

"Jadi saya tegaskan, saya melihat tidak ada bacapres yang dijegal secara tidak wajar di luar jalur politik," ucap dia.

Oleh sebab itu, Anas tak setuju apabila berhembus isu penjegalan capres di masa konsilidasi koalisi.

Bagi dia, tudingan tersebut tidak tepat karena pihak yang tak bisa berkoalisi bukan tandanya sedang dijegal oleh kelompok atau pihak tertentu.

"Kalau terjegal karena tidak mampu melahirkan koalisi yang cukup, bukan penjegalan namanya," ucap Anas.

Selain itu, Anas Urbaningrum menanggapi usulan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI perihal penundaan pemilihan kepala daerah atau Pilkada Serentak 2024. Anas menyerahkan keputusan tersebut kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Menurut saya, tahapan Pemilu termasuk dalam kategori rumpun Pemilu, itu kan Pilkada ya, itu kan pemilihan kepala daerah, pemilu tingkat lokal, lebih baik semuanya diserahkan kepada KPU karena yang punya otoritas merumuskan jadwal itu adalah KPU," kata Anas.

Kemudian dia menjelaskan, saat ini KPU RI tengah fokus pada persiapan pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Menurut Anas, seluruh pemangku kepentingan harusnya turut mendukung fokus ini.

"Jadi fokus dulu di situ (Pileg dan Pilpres). Pilkadanya kapan, ya dirumuskan tapi percayakan saja kepada KPU untuk merumuskan itu," ucap dia.

Anas menyampaikan, Pilkada pada dasarnya merupakan hasil Pileg. Pasalnya, kata dia kesempatan politik untuk mengusung calon untuk Pilkada ditentukan dari Pileg.

Lebih lanjut, Anas meyakini KPU memiliki kemampuan untuk merumuskan tahapan Pemilu serentak dengan tepat. Termasuk, kata dia dengan berbagai opsi yang mencuat.

"Pemilu itu ya lebih baik pas, jangan ditunda jangan dipercepat karena kalau ditunda, itu pasti ada konsekuensinya yang tahu persis KPU," kata dia.

Anas pun meminta masyarakat percaya kepada KPU. Sebab menurut Anas, KPU pun tahu persis konsekuensi apabila opsi penundaan Pemilu dipilih.

"Percayakan kepada KPU kecuali KPU-nya merumuskannya aneh, tapi menurut saya tidak akan aneh, KPU sangat detail tentang itu," terang Anas.

Anas Urbaningrum memberikan pidato bertepatan dengan hari ulang tahunnya yang ke-54 di Monas.

"Terima kasih, jadi ini buat saya momentum ultah (ulang tahun) yang sangat istimewa karena ultah biasanya adalah sarana untuk refleksi," kata Anas.

Namun, kata Anas momen ulang tahunnya kali ini berbeda karena tak hanya dijadikan sebagai waktu refleksi diri, tetapi menggaungkan harapan tentang keadilan.

"Karena seperti yang saya sampaikan bahwa Indonesia ini bisa tegak kalau keadilannya tegak, Indonesia ini akan kuat kalau keadilannya ditugaskan dengan baik bagi setiap warga negara, bukan hanya buat Anas tetapi bagi setiap warga negara," jelas Anas.

Anas menjadikan tegaknya tugu Monas sebagai simbol tegaknya keadilan di Indonesia. Anas kembali menyuarakan hal baru, yakni mengantungkan harapan di bawah langit Monas.

"Ya makanya itu, harapannya adalah gantungkan harapanmu di atas langit, di bawah langit ada Monas," jelas Anas.