Jokowi Respons Anies soal Indeks Demokrasi Turun: Presiden Dimaki, Istana Didemo Enggak Masalah

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo atau Jokowi membantah kritikan dari calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan yang menyebut indeks demokrasi Indonesia saat ini menurun. Jokowi mengatakan saat ini masyarakat bebas menyampaikan pendapatnya di ruang publik.

Bahkan, kata dia, masih ada masyarakat yang memaki-maki dan merendakan presiden. Jokowi pun tak masalah dengan dicaci dan dijelek-jelekkan masyarakat.

"Yang jelas kita ini kan tidak pernah melakukan pembatasan-pembatasan apapun. Dalam berbicara, dalam berpendapat ada yang maki-maki presiden, ada yang caci maki presiden, ada yang merendahkan presiden, ada yang menjelekkan juga biasa-biasa saja," jelas Jokowi usai meninjau proyek MRT Jakarta FASE 2A di Monas Jakarta Pusat, Jumat (15/12/2023).

Selain itu, Jokowi mengatakan masyarakat juga masih dibebaskan untuk menyampaikan aspirasi melalui aksi demonstrasi. Namun, dia akan menjadikan kritikan dari Anies itu sebagai bahan evaluasi.

"Di patung kuda, di depan Istana demo juga hampir setiap minggu, setiap hari juga ada. Juga engga ada masalah," kata Jokowi.

Sebelumnya, Calon presiden (capres) nomor urut satu Anies Baswedan berbicara soal tema penguatan demokrasi di Tanah Air. Moderator debat membacakan pertanyaan dari panelis, yakni salah satu pilar penting demokrasi adalah parpol, namun kepercayaan publik ke parpol di RI selalu rendah, apa kebijakan yang akan anda lakukan untuk melakukan pembenahan tata kelola parpol.

"Saya rasa itu lebih dari partai politik, rakyat tidak percaya dengan proses demokrasi yang sekarang terjadi," kata Anies dalam debat capres di Komisi Pemilihan Umum (KPU), Selasa (12/12/2023).

Anies menerangkan, kalau bicara soal demokrasi maka minimal ada 3 hal. Satu adanya kebebasan untuk berbicara. Kedua, adanya oposisi yang bebas untuk mengkritik pemerintah dan menjadi penyeimbang pemerintah, dan ketiga adanya proses pemilu pilpres, pilpres yang netral, transparan, jujur dan adil.

"Dan kalau kita saksikan, akhir-akhir ini mengalami problem. Kita lihat bagaimana kekebasan berbicara menurun, termasuk mengkritik parpol. Dan angka demokrasi kita, indeks demokrasi menurun," ucap Anies

Bahkan, lanjut Anies, pasal-pasal yang memberikan kewenangan untuk digunakan secara karet untuk pengkritik, misal UU ITE sehingga kebebasan berbicara terganggu.

Anies mengatakan, saat ini juga minim sekali oposisi. Oleh karena itu, ujiannya adalah bisakah pemilu diselenggarakan dengan netral, adil jujur.

Dia pun mengatakan, untuk mengembalikan kepercayaan parpol maka perlu ada peran negara. Anies mengatakan, peran mendasar parpol ini memerlukan biaya, dan biaya parpol selama ini tidak pernah diperhatikan seperti untuk kampanye untuk operasional semua ada biayanya.

"Sudah saatnya pembiayaan politik dihitung dengan benar ada transparansi sehingg rakyat melihat ini insititusi bisa dipertanggungjawabkan. sehingga reformnya adalah pembiayaan politik oleh parpol," kata dia.