Smelter Meledak di Morowali, Jokowi: Auditnya Harus Triple Agar Tak Terjadi Lagi

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta audit dan pengecekan smelter fasilitas peleburan di industri pertambangan atau smelter diperkuat. Hal ini untuk mencegah meledaknya smelter, seperti yang terjadi di di PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS), Morowali, Sulawesi Tengah.

"Urusan di tempat yang ada pemanasannya itu, ada peleburannya itu. Itu yang menurut saya paling rawan di situ. Jadi auditnya, checking-nya kalau bisa harus didouble-in harus ditriple-in biar kejadian yang sudah sekali, dua kali terjadi ini tidak terjadi lagi," jelas Jokowi di Istor Senayan GBK Jakarta, Sabtu (30/12/2023).

Dia mengatakan saat ini insiden meledaknya smelter di Morowali masih dalam proses investigasi pihak kepolisian. Jokowi mengakui bahwa pengoperasian smelter merupakan tugas sulit sebab menggunakan pemanasan yang tinggi.

"Ya ini smelter ini memang pekerjaan yang sangat sulit, tabungnya juga sebuah tabung yang sangat besar, pemanasan juga menggunakan pemanasan tinggi," kata dia.

"Saya melihat smelter enggak sekali, dua kali sehingga dalam pembuatannya memang unsur keselamatan itu betul-betul harus dinomorsatukan," sambung Jokowi.

Ledakan yang terjadi di pabrik PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) yang beroperasi di Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Morowali, Sulawesi Tengah menjadi perhatian banyak pihak.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) langsung melalui Menko Luhut menegaskan akan memberikan sanksi kepada PT ITSS.

Dari laporan terakhir, insiden ini telah menelan korban 19 orang meninggal (11 TKI dan 8 TKA), 29 luka berat, dan 11 luka ringan.

Saat ini, berdasarkan hasil kunjungan Tim Kemenko Marves, penanganan korban yang masih dalam perawatan sudah dilakukan dengan baik, termasuk malakukan evakuasi atas korban yang dirawat ke Makassar dan Jakarta.

Selain itu, pihak perusahaan juga sudah memberikan santunan sebesar Rp 600 juta untuk korban yang meninggal dunia, diluar dari santunan dari BPJS.

Terkait penyelidikan penyebab terjadinya kecelakaan, sejak tanggal 25 Desember 2023, Tim dari Kemenko Marves, Kemenaker, dan Kemenperin, Korem, Polda, Polres, dan Kodim serta pemerintah daerah telah diturunkan ke lokasi untuk melakukan penanganan awal dan penyelidikan mendalam.

Dari hasil investigasi awal, terdapat indikasi tindakan yang melanggar SOP yang sudah ditetapkan oleh perusahaan, akibatnya terjadi kecelakaan dan korban jiwa.

Namun, untuk kesimpulan akhir, Menko Luhut telah meminta kepada Kapolda Sulawesi Tengah untuk menyelesaikan investigasi tersebut dalam waktu dua minggu dan meminta tindakan tegas dari Polri terhadap setiap pelanggaran hukum yang teridentifikasi.

"Saya minta Polri bertindak cepat dan tegas apabila ada bukti pelanggaran oleh perusahaan. Kejadian serupa di GNI tahun lalu sudah menjadi pelajaran bahwa kita serius dalam menegakkan hukum demi keselamatan pekerja. Pokoknya kita tidak mau main-main dengan keselamatan manusia," lanjut Menko Luhut.