Moeldoko Heran TNI Selalu Diganggu Isu Netralitas Pemilu: Itu Ganggu Konsentrasi

Moeldoko meminta apabila ada TNI-Polri yang berperilaku tidak netral, tak dianggap sebagai kesalahan organisasi. Sebab, kata dia, bisa saja ketidaknetralan itu terjadi karena keterbatasan pengetahuan prajurit TNI-Polri.

oleh Lizsa Egeham diperbarui 15 Jan 2024, 22:15 WIB
Diterbitkan 15 Jan 2024, 22:15 WIB
Moeldoko
Kepala Staf Presiden RI, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko heran aparat TNI kerap diganggu dengan isu netralitas setiap ada pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu). Mantan Panglima TNI itu menilai, isu tersebut dapat menganggu konsentrasi prajurit dalam menjaga Indonesia.

"Kami mantan Panglima TNI bisa melihat bagaimana sih sebenarnya kultur baru yang terjadi di jajaran TNI. Sudah ada sebuah perubahan yang sangat signifikan atas kultur baru di TNI," kata Moeldoko di Kantor Staf Presiden, Jakarta Pusat, Senin (15/1/2024).

"Jadi jangan lagi TNI yang sudah baik, selalu diganggu persoalan netralitas. Itu mengganggu konsentrasi TNI," sambungnya.

Menurut dia, isu netralitas TNI merupakan penyakit tahunan yang selalu muncul setiap Pemilu. Moeldoko mengatakan dirinya salah satu Panglima TNI yang memperkuat netralitas prajurit setiap ada pesta demokrasi.

"Saya pastikan, saya mantan Panglima TNI yang ikut terlibat dalam memperkuat kultur itu. Ingin memastikan bahwa TNI bisa diandalkan dalam konteks netralitas. Jadi jangan selalu dimunculkan hal-hal yang dari dulu seperti itu," jelasnya.

Moeldoko meminta apabila ada TNI-Polri yang berperilaku tidak netral, tak dianggap sebagai kesalahan organisasi. Sebab, kata dia, bisa saja ketidaknetralan itu terjadi karena keterbatasan pengetahuan prajurit TNI-Polri.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.


Ketidaknetralan Oknum Jangan Dianggap Sikap Organisasi

Kepala Staf Kepresidenan Jend. TNI (Purn.) Dr. Moeldoko di acara penukaran dolar AS ke rupiah di Hotel Majapahit  Surabaya (20/9/2018). (Dok KSP)
Kepala Staf Kepresidenan Jend. TNI (Purn.) Dr. Moeldoko di acara penukaran dolar AS ke rupiah di Hotel Majapahit Surabaya (20/9/2018). (Dok KSP)

Moeldoko meyakini Panglima TNI dan Kapolri telah memberikan instruksi yang jelas kepada jajarannya soal netralitas aparat di Pemilu. Sehingga, dia berharap ketidaknetralan satu oknum TNI-Polri tak dianggap sebagai sikap organisasi.

"Jangan itu dibilang TNI tidak netral atau Polisi tidak netral. Karena kebijakannya sangat jelas, pengendaliannya sangat jelas," ujarnya. Tapi kalau ada yang aneh-aneh seperti itu, mungkin ya kalau mungkin memang ada, itu personal, oknum," ujar dia.

"Jangan mengatakan itu TNI, jamgan mengatakan itu Polri, jangan mengatakan itu PNS, dan sebagainya," imbuh Moeldoko.

Infografis Menko Mahfud Md Sentil Isu Netralitas TNI-Polri di Pemilu 2024. (Liputan6.com/Abdillah)
Infografis Menko Mahfud Md Sentil Isu Netralitas TNI-Polri di Pemilu 2024. (Liputan6.com/Abdillah)
Lanjutkan Membaca ↓

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya