JK Sebut Pemerintah Selanjutnya Bakal Hadapi Tantangan Berat Akibat Kebijakan Jokowi

Liputan6.com, Jakarta Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan 12, Jusuf Kalla melemparkan kritikan terhadap sejumlah kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Politikus yang akrab disapa JK itu mengatakan, siapa pun yang mengantikan Presiden Jokowi akan menghadapi tantangan yang berat.

Hal itu dikatakan JK dalam acara diskusi dengan tema "Konsolidasi untuk Demokrasi Pasca Pemilu 2024: Oposisi atau Koalisi" yang digelar di Fakultas Ilmu Sosial Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI), Depok, Kamis (7/3/2024).

"Siapa pun pemerintah ini, tidak mudah memerintah Indonesia pada pemerintah yang akan datang. Pemerintah yang akan datang harus punya keberanian. Kalau dia kacau pemerintahan yang akan datang, maka semuanya akan kena. Jadi semuanya akan sulit," ujar JK.

Jusuf Kalla mengungkapkan penyebabnya dengan menyinggung soal fiskal yang ditinggalkan oleh pemerintahan Jokowi.

"Kenapa? Karena pemerintahan sekarang telah menghabiskan segala sumber dana untuk sesuatu, untuk hal-hal yang kadang-kadang tidak efisien, tidak prinsipil," ujar dia.

Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu tidak membeberkan secara gamblang kebijakan yang dimaksudkannya tidak prinsipil. Dia kemudian mengungkit soal pembangunan infrastruktur yang dirasa hanya menguntungkkan kalangan tertentu.

"Saya pikir ke rumah ke sini mungkin 45 menit, 1 jam, ternyata cukup 20 menit karena jalan tol bagus. Tapi tentu tidak bagus yang punya rumah sebelahnya, tidak bisa lagi bikin kedai, bikin warung lagi. Jadi ada baik-buruknya juga suatu pembangunan itu," ujar JK.

"Baik yang punya mobil, tidak baik untuk yang jalan kaki. Nah itu ada yang keseimbangan seperti itu," ujar JK.

Lebih lanjut, JK mengajak semua pihak untuk kembali bersatu dalam menghadapi tantangan ke depan.

"Kalau politik hanya yang menang gembira, yang kalah tentu kurang gembira. Tapi kalau ekonomi semua kena. Kalau harga beras naik, semua akan kena. Kalau harga naik, inflasi tinggi, semua akan kena," ujar dia.

"Tentu saja ada juga yang senang, yang punya cash banyak, tapi secara umum akan kena. Tidak ada lagi masalah oposisi di situ, tapi masalah rakyat keseluruhan," JK menambahkan.

JK menguraikan, salah satu tantangan terberat saat ini adalah posisi utang Indonesia yang menembus Rp8.000 triliun, utang BUMN kurang lebih Rp3.000 hingga 4.000 triliun.

"Jadi 11.000-12.000 triliun. Bunga cicilannya kira-kira 6.000 triliun," ujar dia.

Belum lagi belanja subsidi mulai dari bantuan sosial (bansos), pendidikan, BBM hingga makan siang gratis.

"Kalau ditotal ini bisa 4.000 triliun. Pendapatan negara cuma 2.800 triliun. Kita defisit 2.000 triliun. Siapa yang bayar itu? Ya kita semuanya bersama-sama," ujar dia.

Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah membuka opsi untuk membiayai program makan siang gratis milik pasangan capres nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). 

Meski demikian, pemerintah akan melakukan kajian lebih lanjut terkait penggunaan dana BOS untuk pembiayaan program makan siang gratis Rp15.000 per anak apabila kegiatan simulasi telah banyak dilakukan di berbagai wilayah Indonesia.

Adapun dana BOS merupakan bantuan pendidikan yang berasal dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

"Rencana nanti kita formulasikan (dana BOS), kalau simulasinya (makan siang gratis) sudah banyak," ujar Airlangga kepada awak media di Kementerian Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis, 29 Februari 2024.