Menpora Sebut Presiden Jokowi Perintahkan Penyelengaraan PON XXI Aceh-Sumut Tepat Waktu

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo mengungkapkan, bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan agar penyelenggaraan PON XXI Aceh dan Sumatera Utara tepat waktu.

oleh Tim News diperbarui 14 Jun 2024, 04:03 WIB
Diterbitkan 14 Jun 2024, 04:03 WIB
Potret Presiden Jokowi bersama Dito Ariotedjo yang Dikabarkan Akan Jadi Menpora Baru (Foto: Instagram/ditoariotedjo)
Potret Presiden Jokowi bersama Dito Ariotedjo yang Dikabarkan Akan Jadi Menpora Baru (Foto: Instagram/ditoariotedjo)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo mengungkapkan, bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan agar penyelenggaraan PON XXI Aceh dan Sumatera Utara tepat waktu.

"Kita mendapatkan perintah yang clear dari Bapak Presiden bahwa penyelenggaraan PON dan Peparnas 2024 ini harus tepat waktu dan tidak ada kemunduran," kata Dito, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (13/6/2024).

"Jadi ini kita tekankan kepada masyarakat luas dan juga para atlet seluruh Indonesia bahwa PON dan Peparnas 2024 tidak akan mundur dan akan dilaksanakan tepat waktu dan sesuai jadwal," sambungnya.

Lebih lanjut, terkait tempat untuk pertandingan PON nanti, dia menyebut target pembangunan selesai pada akhir Juli.

"Ya untuk PON Aceh dan Sumut, progres dari venue pembangunan ditargetkan ini akhir Juli sudah rampung semua siap digunakan. Dan sekarang dalam rangka memastikan para kontingen dari seluruh provinsi siap untuk bertanding dan diberangkatkan," ujar dia.

Dito juga memastikan, venue untuk pertandingan akan selesai akhir Juli dan bisa langsung digunakan oleh beberapa cabang olahraga.

"Kita pastikan setelah Juli bisa digunakan. Mungkin nanti beberapa cabang olahraga langsung mengadakan test sebelum nantinya dipakai untuk perhelatan PON," imbuh Dito.

Sebagai informasi, PON XXI Aceh-Sumut akan diselenggarakan pada 8 September-20 September 2024.

Persiapan Terhambat, Prestasi Jateng di PON 2024 Terancam Loyo

Prestasi Jawa Tengah pada Pekan Olahraga Nasional atau PON 2024 yang akan digelar Aceh dan Sumatera Utara pada 8-20 September 2024 diprediksi bakal hancur. Pasalnya persiapan tidak maksimal dan malah muncul mosi tidak percaya pada KONI Jateng.

Mosi tidak percayan ini datang dari seluruh Pengkab dan Pengkot TI (Taekwondo Indonesia Se-Jateng. Mereka meminta Ketua Umum KONI Jateng, Bona Ventura Sulistiana SH MH mundur dari jabatannya sebagai ketum KONI Jateng.

 "Ya, mereka (Pengkab dan Pengkot TI Se-Jateng--Red) sepakat  melakukan mosi tidak percaya kepada KONI Jateng, karena mereka menilai manajemen KONI Jateng yang sangat buruk," kata Ketua Pengprov TI Jateng, Grand Master Taekwondo, Alex Harjanto seusai Raker Pengprov TI Jateng di GOR Pelatda Taekwondo Jateng kompleks Joglo Kumpul Kumpul di Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kota Semarang pada 28 April 2024.

Seperti diketahui, pada PON XX di Papua 2021, Jateng sudah terpuruk dengan cuma menduduki peringkat keenam. Saat itu Jateng hanya mendapat medali sebanyak 24 emas, 45 perak, dan 61 perunggu.

"Peringkat ke-6 Jateng di PON Papua lalu sangat memalukan. Sekarang ini persiapan Jateng menuju PON Aceh-Sumut sangat buruk. Ditambah lagi manajemen pengurus KONI Jateng yang tidak transparan dalam pembagian bantuan dana ke cabor. Inilah yang membuat prestasi Jateng di PON Aceh-Sumut nanti bakal hancur," kata Alex.

Dana TC Tersendat

Menurutnya, solusi agar prestasi Jateng di PON Aceh-Sumut nanti bisa lebih baik adalah ketua umum KONI Jateng Bona Ventura Sulistiana, SH, MH harus mundur dari jabatannya.

Dia mengatakan, salah satu indikasi bakal menurunkannya prestasi Jateng adalah pelaksanaan TC PON Aceh-Sumut. KONI Jateng memberlakukan kebijakan pelaksanaan TC PON yang bervariasi.

"KONI Jateng memberlakukan TC PON kepada sejumlah cabor bervariasi. Ada yang enam bulan, empat bulan, bahkan ada yang dua bulan padahal yang dapat jatah hanya dua bulan curhat ke saya seandainya dapat jangan TC panjang bisa dapat emas. Belum lagi pencairan dananya tidak transparan dengan menggelembungkan dan Silpa sebesar RP 5,6 M, sehingga banyak pengurus cabor yang mengeluh," ungkapnya.

 

 

Reporter: Alma Fikhasari/Merdeka.com

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya